BAYANG-BAYANG AMERIKA SERIKAT DALAM SEJARAH INDONESIA

Oleh : Rani Yuanita 

 

Pengantar

Perang Dunia antara Blok Barat dan Blok Timur, yang kemudian berlanjut dengan perang dingin berpengaruh terhadap negara-negara di luar aktor utama perang tersebut. Sebut saja negara berkembang, seperti Indonesia yang kemudian mencetuskan Gerakan Non-Blok.

Dapat diketahui bahwa Gerakan Non-Blok umumya adalah pihak yang lemah dalam sistem politik yang didominasi persaingan bipolar. Bersikap tidak memihak terutama menarik bagi kaum pinggiran jika dua negara adikuasa yang saling berhadapan itu tidak dalam keadaan berperang, tetapi juga tidak berdamai. Dengan kata lain mereka dalam keadaan perang dingin. Dalam keadaan begitu, negara-negara lemah itu bisa menjadi obyek persaingan, tetapi tidak menjadi korban perang.[1]

Keberhasilan memperoleh dukungan negara-negara pinggiran itu berarti simbol kemenangan dalam persaingan politik. Selanjutnya negara-negara tersebut akan menjadi target kepentingan politik juga.[2]

 

Amerika Serikat dan Sekutunya dalam Sejarah Indonesia

Keberhasilan Presiden Soekarno memperjuangkan pengembalian wilayah Irian Barat dari kolonial Belanda telah membuat kekhawatiran pihak Inggris. Apalagi masa itu Soekarno sangat dekat dengan Blok Komunis. Bersama China, Indonesia membentuk poros anti imperialisme, yaitu poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking–Pyongyang.[3] Sebelumnya, dukungan kuat Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia pernah diberikan pada saat Peristiwa Madiun 1948 ketika Indonesia berada di bawah ancaman komunis.[4]

AS dan Inggris tidak tinggal diam melihat ulah Soekarno, AS dan sekutunya itu melakukan provokasi dan propaganda terhadap Indonesia agar terjadi chaos di Indonesia. AS menerapkan kebijakan politik luar negerinya dengan sebutan containment policy (pembendungan komunisme) di Eropa dan Asia.[5]

Indonesia dianggap penting dalam perhitungan politik AS karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki jumlah populasi urutan ke-empat, memiliki posisi strategis di Asia, memiliki banyak kekayaan alam, dan memiliki kemampuan militer yang potensial untuk menguasai kawasan Asia Tenggara, terutama wilayah selat Malaka. Akhirnya, dengan cara politik adu domba antara tiga kekuatan yaitu TNI Angkatan Darat-Presiden Soekarno-Partai Komunis Indonesia, mereka berhasil menggulingkan Presiden Soekarno dari kekuasaan politiknya melalui secret operation (operasi rahasia).[6]

Pasca Gerakan 30 September 1965, Indonesia di bawah pemerintahan Soeharto yang korup dijual ke tangan imperialisme AS dan sekutunya. Tragedi pertemuan Mafia Barkeley suruhan Soeharto dengan sejumlah pebisnis dunia di Jeckyll Island, Georgia, AS, Tahun 1967 telah menjadikan Indonesia tak lebih dari negara bagian AS yang ke-51 setelah Hawaii. Suharto dan Mafia Barkeley sebenarnya harus bertanggung jawab atas semua krisis dan kebangkrutan Indonesia sampai sekarang  .[7]

Sejak saat itu, kekuatan lobi AS beserta sekutu-sekutunya berhasil menguasai Indonesia baik di bidang ekonomi, politik, budaya, maupun pertahanan keamanan.[8] Perubahan arah politik luar negeri ditunjukkan dengan sejumlah upaya riil [9] yaitu :

  1. Indonesia segera menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Upaya Indonesia untuk menghentikan konfrontasi tersebut disambut bai oleh AS dan Jepang. Hal ini berdampak pada perbaikan hubungan dan bantuan AS terhadap Indonesia
  2. Indonesia kembali bergabung dengan Perserikatan Bangsa Bangsa
  3. Indonesia memutuskan hubungan diplomatik terhadap Republik Rakyat China
  4. Indonesia memperbaiki hubungan diplomatiknya dengan AS, Inggris, dan negara barat lainnya. Setelah itu, hubungan secara bilateral dan multilateral dengan negara barat terus berkembang.

Senada dengan hal tersebut dalam referensi yang lain disebutkan bahwa masuknya Timor Timur (Timtim) ke wilayah Indonesia pada tahun 1976 tidak terlepas dari determinan konstelasi politik internasional di masa perang dingin. Kala itu masuknya Indonesia lewat operasi militer ke Timtim mendapatkan restu negara-negara Barat-liberalis yang tidak ingin melihat Timtim merdeka di bawah pimpinan Fretilin yang berhaluan kiri atau komunis. [10] Kamis, 6 Desember 2001 pemerintah AS membuka arsip tentang persetujuan negara tersebut terhadap rencana masuknya Indonesia ke Timtim.[11]

Di masa krisis ekonomi menjelang berakhirnya orde baru, Presiden Clinton menelpon Presiden Soeharto untuk memastikan bahwa program dana moneter internasional (IMF) akan dilaksanakan secara konsisten.[12] Perhatian istimewa pemerintah AS itu tentu saja berkaitan dengan kepentingan nasionalnya.[13]

 

Pengaruh Amerika Serikat dan Sekutunya dalam Konteks Kekinian

Campur tangan Amerika Serikat dan sekutunya dalam berbagai aspek di Indonesia secara pelan tapi pasti terkuak dalam sejarah. Termasuk pada era reformasi, terlebih pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

SBY diduga adalah presiden ‘pesanan’ Amerika Serikat. Kekuatan lobi AS di Indonesia tidak menginginkan Megawati terpilih kembali sebagai presiden karena Megawati adalah keturunan Soekarno yang dibenci oleh mereka.[14]

Selama presiden SBY berkuasa, sedikit pun tidak pernah menyentuh kasus Soeharto dan tidak berani menasionalisasikan seluruh perusahaan MNC AS di Indonesia, seperti lima perusahaan minyak raksasa AS yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia, antara lain: 1) Freeport MCMoran, 2) ExxonMobil, 3) Newmont, 4) Conoco Philips, 5) Chevron.[15]

Salah satu faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah yaitu adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar/kelompok luar.[16]  Tekanan dan ketergantungan terutama dalam aspek politik dan ekonomi Indonesia yang dibangun sejak rezim Soeharto oleh/kepada AS sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini.

Dalam pembentukan kabinet misalnya, banyak dugaan bahwa kabinet SBY dalah pesanan AS pula, misalnya terpilihnya kembali Mari Elka Pangestu sebagai menteri perdagangan. Mari adalah penganut sistem perdagangan bebas yang menguntungkan AS.[17] Ketua komisi IX DPR saat itu, Ribka Tjiptaning, mencurigai adanya keterlibatan CIA dalam penunjukan Endang sebagai menteri  kesehatan. Hal ini terkait Siti Fadilah Supari[18] yang menguak konspirasi AS dalam mengembangkan senjata biologi dari virus flu burung[19]. Setelah virus itu menyebar dan menghantui dunia, perusahaan-perusahaan dari negara maju memproduksi vaksin lalu dijual dengan harga mahal di negara berkembang. Siti pun memutus kerjasama dengan NAMRU sampai akhirnya Endang menyambung kembali kerjasama itu.[20]

Campur tangan AS secara awam terlihat ketika penyambutan kedatangan Barrack Obama pada tahun 2011 sangat istimewa jika dibandingkan dengan kedatangan pemimpin negara lain. Hal tersebut membuktikan pengaruh AS sangat kuat di dunia, terlebih kepada Indonesia. Intervensi-interveni AS dalam sejarah Indonesia akan terus berlanjut jika Indonesia selalu berada di posisi lemah dan tidak mempunyai pemimpin yang berani. Jadi, apakah sebenarnya Indonesia telah merdeka?

 

 

Referensi

 

Asvi Warman Adam. 2006. Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia. Yogyakarta: Ombak.

 

Denny J.A. 2006. Catatan Politik. Yogyakarta: LKIS.

 

Ganewati Wuryandari, dkk. 2008. Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

 

J.W. Lotz. 2010. Kepungan Yahudi di Cikeas. Yogyakarta: Pustaka Solomon.

 

Leo Suryadinata. 1998. Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto. Jakarta: LP3ES.

 

M. Irfan Islamy. 2009. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakansanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksar.

 

Mohtar Mas’oed. 2003. Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

 

Syamsul Hadi, Andi Widjajanto, dkk. 2007.  Disintegrasi Pasca Orde Baru. Jakarta: Cires FISIP UI.

 

 

 


[1] Mohtar Mas’oed. 2003. Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 121.

[2] Ibid., hlm 124.

[3] J.W. Lotz. 2010. Kepungan Yahudi di Cikeas. Yogyakarta: Pustaka Solomon, hlm 18-19.

[4] Leo Suryadinata. 1998. Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto. Jakarta: LP3ES, hlm 175.

[5] J.W. Lotz. Op. Cit., hlm 18-19.

[6] J.W. Lotz. Op. Cit., hlm 18-19.

[7] J.W. Lotz. Op. Cit., hlm 21.

[8] J.W. Lotz. Op. Cit., hlm 25.

[9] Ganewati Wuryandari, dkk. 2008. Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 120.

[10] Syamsul Hadi, Andi Widjajanto, dkk. 2007.  Disintegrasi Pasca Orde Baru. Jakarta: Cires FISIP UI, hlm 193.

[11] Asvi Warman Adam. 2006. Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia. Yogyakarta: Ombak, hlm 90-91.

[12] Denny J.A. 2006. Catatan Politik. Yogyakarta: LKIS, hlm 109.

[13] Ibid., hlm 110.

 

[14] J.W. Lotz. Op. Cit., hlm 123.

[15] J.W. Lotz. Op. Cit., hlm 124.

[16] M. Irfan Islamy. 2009. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakansanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksar, hlm 25-26.

[17] J.W. Lotz. Op. Cit., hlm 125.

[18] Menteri Kesehatan sebelumnya.

[19] Diduga terdapat andil dari Endang, diduga Endang-lah yang membawa virus H5N1 ke Hanoi tanpa ijin Menkes saat itu.

[20] J.W. Lotz. Op. Cit., hlm 126-127.

Megawati dan Kegagalan Pemerintahan

Oleh : Rani Yuanita

 

  1. A.    Awal Kepemimpinan Megawati

Megawati Soekarnoputri dilahirkan di Yogyakarta, tanggal 23 Januari 1947. Mega, begitu sering ia dipanggil, menjabat sebagai Presiden Repubik Indonesia kelima mulai tanggal 23 Juli 2001 melalui Sidang Istimewa MPR.[1]

Masa lalu Megawati yang dipenuhi dengan berbagai macam petualangan politik, membuat Mega begitu tegar dalam menghadapi lawan-lawan politiknya. Saat menjabat sebagai presiden Republik Indonesia, Megawati dikritik habis-habisan karena gaya kepemimpinannya yang lebih banyak diam, selalu menghindari wartawan dan tidak mau berbicara banyak dalam forum-forum resmi.[2]

Masa kepresidenan Megawati Soekarnoputri dari tahun 2001 ditandai dengan sedikit saja pencapaian. Megawati tidak mewarisi karisma dari Ayahnya, Soekarno, tidak teralu kompeten dalam urusan administrasi dan kepemimpinan serta dalam sikap yang pasif dan tertutup, tidak jauh berbeda dengan gaya Soeharto.[3] Suaminya, Taufik Kiemas dipandang sebagai dalang di balik panggung kekuasaannya, seorang praktisi politik dan fasilitator keuangan yang andal.[4]

Siapa saja yang menjadi presiden Republik Indonesia pada tahun 2001 pasti menghadapi permasalahan besar yang merupakan warisan pemerintahan Soeharto, krisis ekonomi dan sosial yang menyertai lengsernya Soeharto dan kegagalan Habibie serta Abdurrahman Wahid untuk mengatasi hal ini. Korupsi semakin merajalela dan bahkan mungkin lebih buruk daripada masa Soeharto. Meskipun hingga kadar tertentu terjadi pemulihan di dalam investasi dalam dan luar negeri, korupsi, bersama dengan lingkungan umum yang ditandai oleh ketidakpastian hukum dan sistem peradilan yang benar-benar busuk, telah memastikan bahwa investasi tersebut tidak mencapai tingkatan yang dibutuhkan untuk memulihkan ekonomi. [5]

 

  1. B.     Kegagalan Pemerintahan

Salah satu hal yang paling mencolok dalam pemerintahan Megawati Soekarnoputri adalah tentang maraknya privatisasi BUMN.

Kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara umum dapat diartikan bahwa kepemilikan BUMN oleh negara dihilangkan atau paling tidak diminimalisir karena kepemilikan atau pengelolaan berpindah ke tangan swasta. Kepemilikan publik berubah menjadi kepemilikan privat. Hal ini dapat dikatakan menyimpang karena pada dasarnya BUMN adalah salah satu sarana pemasukan kepada Negara yang harus dipertimbangkan dengan seksama.

Penyimpangan ini terjadi misalnya dalam kebijakan privatisasi PT. Semen Gresik dan PT Indosat. Privatisasi juga banyak dikecam karena dipandang merugikan negara triliunan rupiah akibat harga jualnya yang terlalu murah. Keputusan pemerintah pada waktu itu untuk menjual PT Semen Gresik dan PT Indosat sebagai cara cepat untuk mendapatkan dana segar guna menutupi defisit APBN cenderung tidak menunjukkan langkah strategis ke depan yang ingin dicapai pemerintah dalam konteks perencanaan pembangunan, khususnya di sektor industri. Privatisasi tersebut juga sangat elitis dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat luas dalam hal kepemilikan saham. [6]

Banyak kalangan menilai pemerintahan Megawati gagal, walaupun Megawati berpendapat bahwa Ia hanya meneruskan pemerintahan Abdurrahman Wahid sehingga tidak optimal.

Kegagalan itu dapat dilihat dari aksi-aksi mahasiswa yang mengkritisi pemerintahan Megawati saat itu menunjukkan eskalasi. Protes mahasiswa menyangkut prakti KKN yang diindikasikan semakin marak, privatisasi BUMN yang semakin intensif, penanganan BLBI yang terkesan kian longgar, serta harga-harga barang yang terus membumbung. [7]

Hal ini juga terkait dengan kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM dan kemudian disusul kenaikan TDL dan telepon sehingga kehidupan, khususnya kaum bawah menjadi susah.[8]

Tanpa disimpulkan, kegagalan dapat pula terlihat dengan menurunnya suara PDI-P pada pemilu 2004 dan kegagalan Megawati untuk terpilih menjadi presiden pada periode berikutnya. Hal ini adalah indikasi kepercayaan rakyat yang menurun dengan melihat penyelenggaraan pemerintahan sebelumnya.


[1] Khoirudin. 2004. Kilas Balik Pemilihan Presiden 2004. Jakarta : Pustaka Pelajar, hlm 124-125.

[2] Ibid, hlm 128.

[3] M.C. Ricklefs. 2009. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: Serambi, hlm 718.

[4] Ibid, hlm 718-719.

[5] Ibid, hlm 719.

[7] Tjipta Lesmana. 2009. Dari Soekarno Sampai SBY Intrik dan Lobi Politik Para Penguasa. Jakarta: Gramedia, hlm 267-268.

[8] Ibid, hlm 274.

� i0n���ottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal’> 

 

Referensi :     

 

Parakitri T. Simbolon. 2007. Menjadi Indonesia. Jakarta: Kompas.

 

Perpustakaan Nasional. 1994. Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

 

Ruth T. McVey. 2010. Kemunculan Komunisme Indonesia. Jakarta: Komunitas Bambu.


[1] Ruth T. McVey. 2010. Kemunculan Komunisme Indonesia. Jakarta: Komunitas Bambu, hlm 19.

[2] SDAP merupakan Partai Buruh Sosial Demokrat Belanda yang menjadi cikal bakal tumbuhnya ISDV di Indonesia.

[3] Perpustakaan Nasional. 1994. Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, hlm 7.

[4] Ibid

[5] Ruth T. McVey. Loc. Cit, hlm 24.

[6] Ibid,  hlm 28.

[7] Perpustakaan Nasional. Loc. Cit, hlm. 8.

[8] Semaun lahir di daerah dekat Surabaya, putra seorang pegawai kereta api rendahan, ia adalah seorang pegawai kereta api. Ia berkabung dengan SI cabang Surabaya pada tahun 1914 dan menjadi sekretaris. Ia banyak terlibat dalam aktivitas serikat buruh kereta api (VSTP) sehingga mengantarkan dirinya mendapatkan nilai buruk. Melalui inilah, Semaun bertemu dengan Sneevliet dan merasakan kekagumannnya. Ia pun akhirnya masuk ISDV pada tahun 1915.

[9] Darsono adalah seorang bangsawan Jawa muda.

[10] Ibid, hlm 10.

[11] Ibid, hlm 11.

 

 

[14]  Ibid, hlm 13.

[15] Parakitri T. Simbolon. 2007. Menjadi Indonesia. Jakarta: Kompas, hlm 333.

[16] Ibid

[17] Ibid, hlm 336.

[18] Ibid

[19] Ibid, hlm 337.

[20] Ibid, hlm 338.

[21] Ibid, hlm 338-341.

[22] Ibid, hlm 341-342.

Oleh :

Rani Yuanita 

  1. A.    Pemberontakan DI/TII
  2. 1.      Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dan Jawa Tengah

Pemberontakan DI/TII pimpinan Kartosuwiryo dimulai sejak tahun 1948 sebagai reaksi negatif atas persetujuan Renville, pasukan TNI harus ditarik dari daerah Jawa Barat yang terletak di belakang garis demarkasi van Mook. Ketentuan itu dilaksanakan pada bulan Februari, akan tetapi kira-kira empat ribu pasukan Hisbullah di bawah pimpinan Kartosuwiryo menolak untuk berhijrah. Bahkan pada bulan Maret 1948 mereka membentuk Darul Islam. Kartosuwiryo sebagai imam DI pada tanggal 7 Agustus 1949 menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) dan tentaranya disebut Tentara Islam Indonesia. [1]

Sesudah revolusi Pemerintah RI terus berusaha memadamkan pemberontakan itu, tetapi berbagai operasi dinilai terlalu insidentil, bersifat lokal dan rutin, tidak merupakan program yang sistematis. Operasi yang sistematis baru dijalankan pada tahun 1960 dengan operasi Pagar Betis yaitu pengepungan yang dilakukan kekuatan militer bersama rakyat oleh Kodam Siliwangi di bawah pimpinan Pangdam Ibrahim Aji. Operasi Pagar Betis tersebut menjadikan daerah kekuasaan DI-TII semakin lama semakin sempit sehingga akhirnya pada tanggal 2 Juni 1962 Kartosuwiryo dapat ditangkap oleh prajurit-prajurit Siliwangi di bawah pimpinan Letnan Suhanda, di Gunung Geber, Majalaya.[2]

Jawa tengah adalah tetangga terdekat Parahyangan yang merupakan pusat perlawanan DI/TII Kartosuwiryo terkena pengaruh juga. Di sana muncul gerakan Angkatan Umat Islam (AUI) di Kebumen dengan pimpinan Kyai Somolangu yang baru mulai memberontak pada bulan Mei 1950. Usia pemberontakan ini tak lama karena dipatahkan oleh pasukan Diponegoro pimpinan Letkol. A. Yani.[3]

  1. 2.      Pemberontakan DI/TII di Aceh

Salah satu kekuatan sosial politik yang besar di Aceh adalah PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) yang dipimpin oleh Tengku Daud Beureuh yang dizaman revolusi diangkat menjadi Gubernur Militer. Karena sumbangannya yang besar kepada Republik pada tahun 1949 daerah Aceh diberi status Daerah Istimewa. [4]

Pada tahun 1950, setelah NKRI terbentuk, daerah Aceh dimasukkan menjadi bagian provinsi Sumetra Utara. Ternyata kebijaksanaan demikian itu sangat mengecewakan PUSA. Setelah itu, Daud Beureuh memimpin pengikutnya melakukan perlawanan dengan kekerasan.[5]

September 1953, Daud Beureuh menyatakan Aceh menjadi bagian dari NII pimpinan Kartosuwiryo. Kabinet Ali Sastroamidjojo mengambil tindakan tegas dengan mengirimkan berbagai kesatuan militer dan polisi untuk mematahkan perlawanan Daud Beureuh. Tindakan tegas itu berhasil mencerai-beraikan kekuatan Daud Beureuh. Ia dan pengikutnya terpaksa bertahan dan baru tahun 1961 Daud Beureuh dan para pengikutnya menyambut baik uluran tangan pemerintah untuk kembali ke NKRI.[6]

  1. 3.      Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan

Setelah pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949, di Sulawesi Selatan terdapat 15 ribu gerilyawan yang berjasa dalam menegakkan Repubilk. Kolonel Kawilarang menghimpun mereka dalam Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS). Hanya sebagian dari KGSS yang dapat masuk menjadi TNI, lainnya dikembalikan ke masyarakat, sehingga senjata mereka harus diserahkan kepada TNI. Namun mereka bertambah kecewa karena Andi Aziz (bekas KNIL/musuh) diterima sebagai anggota TNI. Akibatnya muncul perselisihan antara KGSS dengan TNI.[7]

Untuk mendamaikan KGSS-TNI, pimpinan APRIS mengirim Letkol Kahar Muzakar ke Sulawesi Selatan. Kahar Muzakar setuju jika KGSS diusulkan menjadi Brigade TNI Hasanuddin, namun TNI menolak. Akibatnya Kahar Muzakkar bergabung dengan KGSS, bahkan diangkat menjadi panglima. Setelah itu, Kahar Muzakkar melarikan diri ke hutan dan diketahui bergabung dengan Kartosuwiryo.[8]

Setelah Kahar Muzakkar jelas-jelas bergabung dengan DI/TII, TNI segera mengirim pasukannya. Kahar Muzakkar yang terdesak, mundur ke Sulawesi Tenggara. Operasi militer tersebut akhirnya berhasill menemukan tempat persembunyian Kahar Muzakkar. Setelah terjadi pertempuran, Kahar Muzakkar tertembak mati pada tanggal 3 Februari 1965. [9]

  1. 4.      Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan

Pemimpin pemberontakan ini adalah Ibnu Hajar yang mulai memberontak pada pertengahan 1950. Daerah operasinya di Hulusungai, Martapura, Kandangan dan Kotabaru di pulau Laut. Gerakan Ibnu Hajar ini menamakan diri Kesatuan Rakyat Yang Tertindas (KRYT). Meskipun berbagai tokoh Kalimantan (termasuk Idham Chalid. Ketua PBNU) sudah merayunya untuk kembali ke pangkuan RI, namun tetap memberontak. [10]

Dalam menumpas pemberontakan tersebut, TNI menggunakan kesatuan-kesatuan di Kalimantan, misalnya kesatuan Lambung Mangkurat. Di sisi lain, Ibnu Hajar minta bantuan Kahar Muzakar dan Kartosuwiryo. Ibnu Hajar lalu diangkat menjadi Menteri Negara dalam NII. Akhirnya pasukan Ibnu Hajar dapat dipatahkan oleh TNI pada bulan Juli 1963. Maret 1965 Ibnu Hajar dijatuhi hukuman mati.[11]

 

  1. B.     Pemberontakan Separatisme
  2. 1.      PRRI di Sumatera

Latar belakang lahirnya gerakan separatisme di Sumatera adalah masalah ekonomi dan otonomi daerah. Namun dalam perkembangannya, gerakan tersebut bersifat politis sebab mereka membentuk pemerintahan sendiri yang disebut Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera sekitar tahun 1956. [12]

Ketegangan bermula ketika Ahmad Husein (salah satu dewan daerah PRRI) dalam rapat di Padang tanggal 10 Februari 1958 mengeluarkan ultimatum. Isi ultimatum tersebut antara lain[13]:

  1. Mendesak Kabinet Djuanda agar dalam waktu 5 x 14 jam menyerahkan mandatnya kepada Presiden atau Presiden mencabut mandat Kabinet Djuanda.
  2. Mendesak Presiden menugaskan Hatta dan Sri Sultan HB IX untuk membentuk zaken kabinet
  3. Meminta Presiden supaya kembali kepada kedudukannya sebagai presiden konstitusional

Ternyata ultimatum tersebut tidak dihiraukan oleh pemerintah pusat. Hal ini disambut oleh PRRI dengan menyatakan kemerdekaannya pada 15 Februari 1958. Pernyataan kemerdekaan itulah yang dinilai sebagai tindakan yang melanggar konstitusi dan merupakan pemberontakan. Oleh karena itu, pemerintah melakukan gerakan penumpasan PRRI yang membuat satu-persatu tokoh pemberontak menyerah atau ditangkap.[14]

  1. 2.      Permesta di Sulawesi

Sekelompok militer di Sulawesi membentuk gerakan yang disebut Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) pada tahun 1957. Gerakan ini terang-terangan bersifat separatisme, maka pemerintah pusat kemudian mengirimkan pasukan TNI guna menumpasnya.

Penumpasan gerakan Permesta dilakukan dengan suatu operasi yang disebut Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Handraningrat. Setelah beberapa tahun dilakukan pengejaran, akhirnya pemberontakan Permesta berakhir pula.[15]

 

  1. 3.      APRA di Bandung

Pada masa RIS, di daerah Pasundan terjadi pergolakan militer yang dilakukan bekas KNIL. Pergolakan tersebut terjadi pada Januari 1950 di Bandung yang dipimpin oleh Westerling. Westerling menggunakan kepercayaan rakyat Jawa akan datangnya Ratu Adil yang mampu mendatangkan kemakmuran. Westerling kemudian mengambil nama Ratu Adil itu untuk menyatakan kelompoknya sebagai Angkatan Perang Ratu Adil (APRA).[16]

Setelah dibentuk, APRA menuntut kepada pemerintah RIS agar mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. APRA juga menolak usaha-usaha untuk membubarkan negara Pasundan. Pemerintah RIS yang tidak bersedia memenuhi tuntutan mereka, tanggal 22 Januari 1950 APRA menyerang Bandung. Mereka membunuh anggota APRIS yang dijumpai. Pemerintah terpaksa menggunakan kekerasan untuk menumpasnya. Westerling lari ke negeri Belanda dan Bandung dapat diamankan kembali.[17]

Selain Bandung, gerakan APRA juga diarahkan ke Jakarta. Di sini Westerling mengadakan kerja sama dengan  Sultan Hamid II. Menurut rencananya gerombolan APRA akan menyerang gedung tempat diadakan sidang kabinet. Mereka akan menculik semua menteri. Berkat kesiagaan APRIS usaha APRA di Jakarta juga mengalami kegagalan.[18]

  1. 4.      Andi Aziz di Makassar

Pemberontakan Andi Aziz ini timbul karena KNIL tetap menghendaki Negara Indonesia Timur (NIT). Mereka menolak masuk dalam NKRI. Mereka pun menolak kedatangan pasukan APRIS untuk memulihkan keamanan di Sulawesi Selatan. Ketika itu, situasi Sulawesi Selatan dilanda konflik karena pro-kontra terhadap meleburnya NIT ke dalam NKRI.[19]

Pemberontakan Andi Aziz ditunjukkan dengan menawan Pejabat Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur, Letkol Ahmad Yunus Mokoginto beserta seluruh pembantunya. Menghadapi situasi ini, pada mulanya pemerintah pusat memanggil Andi Aziz untuk mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya. Namun Andi Aziz terlambat melapor, sehingga ia lalu ditangkap.[20]

  1. 5.      RMS di Maluku

Setelah NIT tidak dapat dipertahankan, maka Jaksa Agung NIT, Dr. Soumokil pada tanggal 25 April 1950 mendirikan negara sendiri di Maluku, yang disebut Republik Maluku Selatan (RMS).[21]

Persamaan antara pemberontakan-pemberontakan Westerling, Andi Aziz, serta usaha-usaha Soumoukil adalah ketidakpuasan mereka dengan terjadinya proses kembali ke negara kesatuan setelah KMB.[22]

Pada mulanya pemerintah pusat bersikap lunak dengan mengirimkan dr. Leimena ke Maluku. Tujuannya untuk merundingkan masalah RMS secara damai. Namun uluran damai ini ditolak oleh Soumokil. Akhirnya pemerintah mengirimkan tentara ke Maluku yang dipimpin oleh Kolonel Kawilarang. TNI terus meningkatkan serangannya sehingga RMS terdesak. Soumokil akhirnya tertangkap pada tanggal 2 Desember 1963, dan sisa-sia pengikutnya lari ke negeri Belanda.[23]

  1. 6.      Pemberontakan PKI Madiun

Pada bulan Agustus 1948 Muso, anggota PKI yang melarikan diri ke Rusia dari pemberontakan tahun 1926, kembali ke Yogyakarta. Atas anjuran Muso, PKI diperluas dengan membentuk Jalan Baru RI. Partai-partai dan organisasi sosial yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang dibentuk di Solo dan yang sehaluan dengan PKI diminta bergabung dengan PKI. PKI yang diperluas itu lalu menyusun politbiro.[24]

Dengan adanya gerakan PKI di Solo itu pemerintah mengirimkan pasukan Siliwangi. Masuknya tentara Siliwangi menyinggung Devisi IV sehingga berkobar pertempuran. Pertempuran semakin seru karena Devisi IV dibantu Pesindo dan Siliwangi dibantu Barisan Banteng yang pro Siliwangi. [25]

Sewaktu di Solo terjadi pergolakan, Pesindo dan Brigade 29 Madiun beraksi. Pada tanggal 18 September 1948 mereka melakukan kudeta di Madiun dan mendirikan pemerintahan Soviet di kota itu. Tindakan mereka disertai penahanan dan pembunuhan pejabat sipil dan militer yang dianggap menghambatnya.[26]

Pada saat kudeta di Madiun, Muso berada di Purwodadi. Ia tampak terkejut, namun terus ikut arus kudeta. Muso sadar kalau PKI sebenarnya belum siap. Pemerintah segera melakukan tindakan. Divisi Siliwangi menyerbu Devisi IV di Solo, sehingga pasukan pro PKI lari ke timur. Tiba-tiba pasukan Devisi VI Jawa Timur bergerak dari timur, akibatnya pada tanggal 30 September 1948 Madiun dapat dibebaskan. Para pemimpin PKI melarikan diri, namun Muso berhasil ditembak mati oleh pasukan Kapten Munandar di Ponorogo.[27]


[1] A. Kardiyat Wiharyanto. 2011. Sejarah Indonesia dari Proklamasi sampai Pemilu 2009. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, hlm. 104.

[2] Ibid. hlm 104-105.

[3] Ibid. hlm 105.

[4] Ibid. hlm 106.

[5] Ibid. hlm 106.

[6] Ibid. hlm 106.

[7] Ibid. hlm 107.

[8] Ibid. hlm 107.

[9] Ibid. hlm 108.

[10] Ibid. hlm 108.

[11] Ibid. hlm 108-109.

[12] Ibid. hlm 109.

[13] Ibid. hlm 109-110.

[14] Ibid. hlm 110-111.

[15] Ibid. hlm 111.

[16] Ibid. hlm 112.

[17] Ibid. hlm 112.

[18] Marwati Djoened Poesponegoro, dan Nugroho Notosusanto. 1993. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka, hlm 254.

[19] A. Kardiyat Wiharyanto. Op. Cit., hlm 112.

[20] A. Kardiyat Wiharyanto. Op. Cit., hlm 112-113.

[21] A. Kardiyat Wiharyanto. Op. Cit., hlm 113.

[22] Marwati Djoened Poesponegoro, dan Nugroho Notosusanto. Op. Cit., hlm 261.

[23] A. Kardiyat Wiharyanto. Op. Cit., hlm 113.

[24] A. Kardiyat Wiharyanto. Op. Cit., hlm 114.

[25] A. Kardiyat Wiharyanto. Op. Cit., hlm 114-115.

[26] A. Kardiyat Wiharyanto. Op. Cit., hlm 115.

[27]A. Kardiyat Wiharyanto. Op. Cit., hlm 115.

an>E�/ni���> A. Kardiyat Wiharyanto. Op. Cit., hlm. 205-206.

[19] Rosihan Anwar. 2004. Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia. Jakarta: Kompas, hlm. 29.

[20] Ibid., hlm. 45.

[21] A. Kardiyat Wiharyanto. Op. Ci.t, hlm. 208.

[22] Asvi Warman Adam. 2006. Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia. Yogyakarta: Ombak, hlm. 91.

[23] Presiden Amerika Serikat.

[24] Menteri Luar Negeri Amerika Serikat.

[25] Tono Suratman. 2002. Untuk Negaraku Sebuah Potret Perjuangan di Timor Timur. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 12.

[26] Melalui Perdana Menteri Gough Whitlam untuk mengirimkan tentara.

[27] Ibid., hlm 13.

[28] Syamsul Hadi, Andi Widjajanto. Op. Cit., hlm. 193.

[29] Asvi Warman Adam. Op. Cit., hlm. 90-91.

[30] Asvi Warman Adam. Op. Cit., hlm. 87.

SEJARAH SOSIAL

Oleh :

Rani Yuanita

 

  1. A.      Sejarah Sosial

Sejarah sosial mempunyai bahan garapan yang luas. Dalam pengertian sejarah sosial masih banyak lagi yang dapat dikerjakan, selain meneliti masyarakat secara total atau global. Tema-tema seperti sejarah sebuah kelas sosial, terutama sejarah kaum buruh, menjadi tema yang penting dalam sejarah sosial di Inggris, dan tentu saja bagi kebanyakan penulis sejarah berhaluan Marxis. Sejarah peranan sebuah kelas, sepanjang ia tetap merupakan sejarah dari sebuah unit masyarakat dengan ruang lingkup dan waktu yang tertentu dapat digolongkan dalam sejarah sosial.[1]

Selanjutnya, pembicaraan mengenai sebuah kelas sosial tidak hanya selalu terbatas dalam pengungkapan mengenai kelas itu sendiri. Tulisan Emmanuel La Roy Ladurie, The Peasants of Languedoc, misalnya, tidak hanya membicarakan mengenai petani, tetapi juga mengenai masyarakat pedesaan pada umumnya. Jadi tulisan Ladurie itu juga dapat digolongkan dalam sebuah sejarah total atau global.[2]

Tema lain yang dapat digarap oleh sejarah sosial ialah tentang peristiwa-peristiwa sejarah. Tulisan-tulisan Mousnier tentang pemberontakan petani adalah salah satu contohnya. Demikian juga tulisan Sartono Kartodirdjo, Peasants’ Revolt of Banten in 1888 barangkali merupakan sejarah sosial pertama di Indonesia yang ditulis dalam historiografi Indonesia.[3]

Di tengah-tengah perkembangan pemikiran historiografi Indonesia yang dibangun sebagai reaksi terhadap cara pandang dan sejarah orang Barat serta kekuasaannya di Indonesia, Sartono Kartodirdjo mempertahankan tesisnya tentang pemberontakan petani Banten. Kajian yang ia lakukan telah memperkenalkan petani yang mempresentasi sejarah orang kecil sebagai kategori baru dalam historiografi Indonesia yang sebelumnya didominasi oleh Raja dan kerajaannya, orang besar atau pahlawan. [4] Ini berarti Sartono tidak hanya memperkenalkan petani sebagai kategori baru, ia juga memperkenalkan sejarah sosial sebagai jenis sejarah baru dalam historiografi Indonesia di samping sejarah politik yang sangat dominan sebelumnya.[5]

Institusi sosial juga merupakan bahan garapan bagi sejarah sosial. Termasuk di sini ialah tulisan Philippe Aries, Centuries of  Childhood yang membicarakan mengenai lembaga keluarga, terutama mengenai bagaimana anak-anak dibesarkan pada abad ke-17 dan ke-18. Tema ini sangat menarik karena dapat mengungkapkan asal-usul sejarah dari kelembagaan dunia modern yang tentu mempunyai perspektif ke depan yang penting. Transformasi masyarakat dengan adanya pembagian kerja sosial yang semakin rumit dan diferensiasi sosial yang semakin bercabang. Dalam sejarah Indonesia kita belum banyak mengerti misalnya bagaimana anak-anak dibesarkan pada abad-abad yang lalu, bahkan dari keluarga-keluarga yang mungkin menyimpan banyak keterangan sejarah seperti kaum bangsawan. Sumber sejarah mengenai keluarga bangsawan di masa lalu masih cukup banyak dan tersimpan dengan baik, sehingga dapat merupakan bahan kajian sejarah sosial.[6]

Hal ini diperparah bahwa seolah-olah masyarakat Indonesia baru memiliki sejarah ketika mereka bersentuhan dengan kekuasaan kolonial. Jika tidak, maka tidak ada masa lalu yang pantas dikonstruksikan sebagai sejarah. Padahal, masa lalu seperti itu sebagian besar berkaitan dengan masyarakat kebanyakan, terutama tentang kehidupan mereka sehari-hari.[7]

Akhirnya, sejarah sosial dapat mengambil fakta sosial sebagai bahan kajian. Tema seperti kemiskinan, perbanditan, kekerasan, kriminalitas dapat menjadi sebuah sejarah. Demikian juga sebaliknya kelimpah-ruahan, kesalehan, kekesatriaan, pertumbuhan penduduk, migrasi, urbanisasi, dan sebagainya. Demikianlah misalnya karya Peter Laslett, Family Life and The Illicit Love in Earlier Generation yang mengungkapkan mengenai lahirnya anak-anak haram pada masyarakat Inggris pada zaman Victorian yang terkenal dengan ketertiban moralnya. Dengan data-data dari catatan-catatan gereja terungkaplah ikhwal sosial tentang percintaan yang tersembunyi itu.[8]

 

  1. B.      Model Penulisan Sejarah Sosial
  2. Model Evolusi

Model yang pertama ini disebut model evolusi untuk menunjukkan jenis penulisan yang melukiskan perkembangan sebuah masyarakat itu berdiri sampai menjadi sebuah masyarakat yang kompleks. Tentu saja model ini hanya dapat diterapkan pada bahan kajian yang memang mencoba mengkaji masyarakat dari permulaan berdirinya, yaitu jika memang sumber-sumber sejarahnya memungkinkan untuk penulisan yang seperti ini. Kebanyakan kota-kota di Amerika Serikat memenuhi kriteria tersedianya bahan untuk jenis penulisan ini.[9]

Model ini mejelaskan bahwa semakin jauh waktu berjalan, semakin kompleks kehidupan masyarakat.[10] Sekalipun sebuah kota di Indonesia model penulisan yang mengikuti dari awal pertumbuhan merupakan pekerjaan yang tak mudah, tapi kota-kota yang didirikan seperti Batavia yang kemudian menjadi Jakarta, atau kota-kota pelabuhan dapat ditulis dengan model ini.[11]

  1. Model Lingkaran Setan

Model ini tidak menulis mengenai kota atau masyarakat dari awal, tetapi dari titik yang sudah menjadi. Setiap penulisan yang bertolak dari titik sejarah di tengah-tengah demikian biasanya selalu dimulai dengan lukisan sinkronis tentang masyarakat itu, baru kemudian secara diakronis ditunjukkan pertumbuhannya.[12]

Dalam kerangka pemikiran demografis ini, terdapat urutan dinamika sejarah yang secara bergantian bepusat pada lingkaran tertentu, dan merupakan sebab akibat yang tak terelakkan setiap perkembangan baru berpusat pada satu gejala pokok.[13]

Dalam sejarah Indonesia barangkali sulit untuk mencari yang sepadan dari model ini, karena perkembangan sejarah Indonesia banyak ditentukan oleh kekuatan-kekuatan di luar, seperti imperialisme. Tetapi jika kita melihat lebih dalam lagi, barangkali perkembangan sejak zaman Mataram Lama sampai Mataram dapat dilihat dari perspektif semacam ini.[14]

  1. Model interval

Model ini merupakan kumpulan dari lukisan sinkronis yang diurutkan dalam kronologis sehingga tampak perkembangannya, sekalipun tidak tampak benar hubungan sebab akibat.[15]

Prospek dari pendekatan ini dapat dilihat dari kemungkinan tersedianya sumber sejarah, terutama kalau kita mengingat bahwa sensus penduduk di Indonesia tidak secara teratur. Ada sejumlah bahan-bahan statistik yang memungkinkan untuk menulis secara ini, setidaknya karena adanya sensus pada tahun 1905, 1920, 1930, 1960, dan seterusnya. Dari data geografis ini tentu dapat dilihat perkembangan suatu unit geografis tertentu seperti sebuah kota atau daerah.[16]

  1. Model Tingkat Perkembangan

Model ini adalah penerapan dari teori perkembangan masyarakat yang diangkat dari sosiologi.[17] Disini akan dikemukakan tulisan Neil J. Smelser tentang revolusi Industri sebagai contoh, yaitu “Sociological History: The Industrial Revolution and the British Working-Class Family”. Dalam tulisannya yang dengan tegas dinyatakannya sebagai sejarah sosiologis itu, sosiolog Smelser memakai model diferensiasi struktural untuk melukiskan tahap-tahap perkembangan Revolusi Industri dan masyarakat Inggris, khususnya golongan pekerjanya.[18]

Dengan singkat model ini mengatakan bahwa dalam sebuah kondisi tertentu, struktur sosial akan berubah sedemikian rupa sehingga peranan yang semula meliputi berbagai tipe kegiatan menjadi semakin terspesialisasi, dengan kata lain struktur sosial menjadi semakin kompleks dan dipilah-pilahkan.[19]

  1. Model Jangka Panjang-Menengah-Pendek

Model ini diambil dari cara Fernand Braudel menangani sejarah sosial. Braudel membagi sejarah dalam tiga macam keberlangsungan. Pertama, ialah sejarah jangka panjang yang perubahannya sangat lamban. Kedua, ialah perkembangan yang lamban, tetapi dapat dirasakan ritmenya. Ketiga, ialah sejarah jangka pendek, yaitu sejarah dari kejadian-kejadian.[20]

Dalam sejarah Indonesia, sebagai contoh misalnya disertasi Soetjipto Tjiptoatmodjo (1983) mengenai selat Madura tampak sedikit banyak usaha ke arah penulisan sejarah yang demikian.[21]

  1. Model Sistematis

Model ini terutama sangat sesuai untuk menelusuri sejarah sosial dalam arti perubahan sosial. Dalam model ini diterapkan pendekatan behavioral sciences untuk sejarah dan hasilnya adalah sejarah institusional yang menekankan lebih banyak pada perubahan dalam perilaku yang terkondisi daripada uraian sejarah yang melukiskan kejadian politik, orang-orang besar, dan kejadian-kejadian yang menarik. [22]

 

 

Referensi :

 

Henk Schulte Nordholt, dkk (Ed). 2008. Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia. Jakarta: Obor.

 

Kuntowijoyo. 2003. Metodologi Sejarah. Yogya: Tiara Wacana.


[1] Kuntowijoyo. 2003. Metodologi Sejarah. Yogya: Tiara Wacana, hlm 39-40.

[2] Ibid, hlm 40.

[3] Ibid

[4] Henk Schulte Nordholt, dkk (Ed). 2008. Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia. Jakarta: Obor, hlm 265-266.

[5] Ibid, hlm 266.

[6] Kuntowijoyo. Op. Cit, hlm 41.

[7] Henk Schulte Nordholt, dkk (Ed). Op. Cit, hlm 268.

[8] Kuntowijoyo. Op. Cit, hlm 41.

[9] Kuntowijoyo. Op. Cit, hlm 47.

[10] Kuntowijoyo. Op. Cit, hlm 48.

[11] Kuntowijoyo. Op. Cit, hlm 49.

[12] Op. Cit.

[13] Kuntowijoyo. Op. Cit, hlm 50.

[14] Kuntowijoyo. Op. Cit, hlm 51-52.

[15] Kuntowijoyo. Op. Cit, hlm 52.

[16] Kuntowijoyo. Op. Cit, hlm 53.

[17] Op. Cit.

[18] Kuntowijoyo. Op. Cit, hlm 54.

[19] Op. Cit.

[20] Kuntowijoyo. Op. Cit, hlm 56.

[21] Kuntowijoyo. Op. Cit, hlm 57.

[22] Kuntowijoyo. Op. Cit, hlm 58.

[6] Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto 1993. Sejarah Nasional Indonesia VI.Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 487.

 

[7] A. Kardiyat Wiharyanto. Op. Cit, hlm. 202.

[8] Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. Op. Cit, hlm. 488.

[9] Menolak atau penolakan terhadap dekolonisasi.

[10] A. Kardiyat Wiharyanto. Op. Cit, hlm. 203.

[11] A. Kardiyat Wiharyanto. Op. Cit., hlm. 204.

[12] Dikenal dengan Deklarasi Balibo.

[13] A. Kardiyat Wiharyanto. Op. Cit., hlm. 204.

[14] A. Kardiyat Wiharyanto. Op. Cit., hlm. 204-205.

[15] Syamsul Hadi, Andi Widjajanto, dkk. Op. Cit., hlm. 189.

[16] Soenarto HM. 2003. Pergulatan Ideologi dalam Kehidupan Berbangsa. Jakarta: Lembaga Putra Fajar, hlm. 94.

[17] Ibid.

[18] A. Kardiyat Wiharyanto. Op. Cit., hlm. 205-206.

[19] Rosihan Anwar. 2004. Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia. Jakarta: Kompas, hlm. 29.

[20] Ibid., hlm. 45.

[21] A. Kardiyat Wiharyanto. Op. Ci.t, hlm. 208.

[22] Asvi Warman Adam. 2006. Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia. Yogyakarta: Ombak, hlm. 91.

[23] Presiden Amerika Serikat.

[24] Menteri Luar Negeri Amerika Serikat.

[25] Tono Suratman. 2002. Untuk Negaraku Sebuah Potret Perjuangan di Timor Timur. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 12.

[26] Melalui Perdana Menteri Gough Whitlam untuk mengirimkan tentara.

[27] Ibid., hlm 13.

[28] Syamsul Hadi, Andi Widjajanto. Op. Cit., hlm. 193.

[29] Asvi Warman Adam. Op. Cit., hlm. 90-91.

[30] Asvi Warman Adam. Op. Cit., hlm. 87.

INTEGRASI TIMOR TIMUR

Oleh:

Rani Yuanita & Harib Margayani

 

Pengantar

Wilayah Timor Timur (Timtim)[1] membujur dari arah barat daya ke timur laut. Tanah di wilayah Timtim terdiri atas kapur sedimen, karang-karang, tanah liat, dan tidak vulkanik. Kondisi tanah yang tandus menyebabkan tidak banyak tumbuhan yang hidup di Timtim. Namun demikian, tanaman kopi merupakan kekayaan alam di wilayah Timtim.[2]

Bangsa Eropa yang pertama kali masuk ke Indonesia adalah Portugis. Pada akhir Tahun 1511, Portugis masuk ke Maluku untuk mencari rempah-rempah dan kayu cendana. Portugis mendapatkan rempah-rempah dari daerah Ambon, Banda, dan Ternate. Keinginan untuk mencari kayu cendana belum berhasil di Maluku dan akhirnya Portugis memperoleh kayu cendana di daerah Timor.

Keberhasilan Verenigne ost indische compagnie (VOC) di Maluku, Belanda  berpendapat bahwa Portugis harus segera diusir dari wilayah Indonesia. Portugis semakin terdesak oleh kekuasaan Belanda sehingga Portugis hanya dapat menguasai Timtim saja. Orang-orang portugis diperkirakan sudah berada di Timor Barat sebelum pertengahan Abad XVI.

Timtim dipandang sebagai bagian integral Negara Portugal. Tanggal 25 Maret di Portugal meletus Revolusi Bunga.[3] Dampak revolusi tersebut menghasilkan keputusan untuk memberikan pemerintahan sendiri kepada Timtim.[4]

Setelah terbentuk pemerintahan transisi, secara bertahap wilayah Timtim direncanakan akan dimerdekakan. Merespon hal tersebut, warga mulai mendirikan partai-partai politik.[5] Partai politik tersebut antara lain partai UDT (Uniao Democratica Timorense), Fretelin (Frente Revolutionaria de Timor Leste Independente), dan Apodeti (Associacao Populler democratic Timorense).[6] Selain partai tersebut muncul partai kecil Kota dan Trabalista yang sehaluan dengan Apodeti. Partai UDT bertujuan untuk memperjuangkan agar Timtim tetap di bawah Portugal. Fretelin bertujuan untuk otonomi menuju kemerdekaan sendiri, sedangkan Apodeti bertujuan untuk memperjuangkan integrasi Timor Timur dengan Republik Indonesia (RI).[7]

 

Faktor-faktor Integrasi Timtim ke dalam RI

  1. A.    Rakyat Timtim

Partai politik yang menyatakan pro integrasi antara Timtim dengan RI adalah Apodeti. Sebagai pesiapan integrasi, Apodeti mengusulkan bahasa Indonesia diajarkan untuk sekolah di Timtim akan tetapi Apodeti mendapat kecaman dari UDT dan Fretelin.[8] UDT dan Fretelin akhirnya berkoalisi, akan tetapi tanggal 27 Mei 1975 koalisi tersebut tidak dapat dipertahankan. Dalam perkembangannya, UDT mengubah namanya menjadi Movimento Anti-Comunista (MAC). MAC menjadi berbalik arah dan bekerja sama dengan Apodeti, Kota, Trabalista untuk melawan Fretelin.

Indonesia dan Portugal mengadakan kerjasama dekolonisasi di Timtim. Ketika berlangsung pembicaraan dekolonisasi tersebut, tanggal 26-28 Juni 1975 di Macao, terjadi pemboikotan[9] oleh Fretelin.[10] Timtim semakin memburuk karena belum dapat ditentukan masa depannya.

Fretelin menganggap partai lain adalah lawan yang harus dimatikan sehingga Fretelin sering menggunakan kekerasan. Akibat kekerasan tersebut banyak pengikut MAC dan Apodeti melarikan diri dan menyebrang ke Timor Barat (Indonesia). Pada tanggal 28 November 1975, Fretelin memproklamasikan berdirinya Republik Demokrasi Timor Timur di Dili dan mengangkat Xavier Do Amaral sebagai Presiden.[11] Aksi Fretelin dinyatakan sebagai keputusan sepihak, maka MAC, Apodeti, Kota, dan Trabalista pada tanggal 30 November 1975 juga memproklamasikan penggabungan Timor Timur ke dalam wilayah republik Indonesia di Balibo.[12]

Pertengahan Desember 1975 Timtim dapat dikuasai oleh pasukan gabungan pro integrasi. Gabungan partai pro integrasi membentuk Pemerintah Sementara Timor Timur (PSTT) dan dibentuk juga DPR sebagai wakil rakyat. Kepala eksekutif PSTT adalah Arnaldo Dos reis Araujo dan Xavier Lopez da Cruz sebagai wakilnya. [13]

Tanggal 30 Mei 1976, DPR yang disaksikan oleh PSTT mengadakan sidang khusus dengan acara tunggal integrasi Timtim dengan RI. Sidang tersebut menghasilkan keputusan antara lain: pertama, menyampaikan petisi integrasi kepada Pemerintah RI di Jakarta, menyerahkan kepada komisi khusus rumusan petisi integrasi, dan mempercayakan ketua sidang untuk menentukan delegasi.[14] Setelah disahkan DPR tanggal 15 Juli 1976, kemudian pada tanggal 17 Juli 1976 Presiden menandatangani Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1976 yang isinya menerima Timtim sebagai bagian dari kedaulatan RI dan menjadikannya sebagai propinsi ke-27[15] dan diteruskan dengan TAP MPR no. VI tahun 1978[16], walaupun PBB tidak pernah mengakui bahwa Timtim merupakan bagian dari RI.[17]

 

  1. B.     Pemerintahan RI

Pada masa pemerintahan Soekarno, Timtim lepas dari politik teritorialnya karena  wilayah RI hanya mencakup bekas jajahan Hindia Belanda. Namun, pada masa pemerintahan Soeharto terdapat kemungkinan bahwa Soeharto menentang munculnya suatu negara merdeka karena khawatir terhadap keamanan yang dapat timbul dari perubahan politik yang tak menentu di Timtim tersebut.[18] Laporan intel barat menyebutkan bahwa Soeharto dahulu ingin merebut Timtim karena di sana terdapat sumber minyak bumi.[19] Ladang minyak dan gas alam itu terdapat di Celah Timor. [20]

Gerakan Fretelin yang semakin radikal dan konflik yang berkepanjangan menyebabkan kelompok pro Integrasi menyatakan bergabung dengan RI untuk melawan Fretelin. Invasi militer RI dilakukan tanggal 7 Desember 1975 dengan alasan untuk memulihkan ketertiban di Timtim.[21] Sebanyak 10 ribu anggota pasukan RI didukung kapal laut, pesawat udara, dan helikopter menyerbu Timtim.[22]

 

  1. C.      Campur Tangan Asing

Tak lama setelah Ford[23] dan Kissinger[24] berkunjung ke Jakarta pada tahun 1975, Timtim pun berintegrasi dengan RI.[25] Jika dianalisis lebih lanjut, manuver Jakarta dan sejumlah komponen lokal Timtim ke arah integrasi bisa jadi hanya sebuah unsur konspirasi Australia[26] dan Amerika. Penjelasannya bertumpu pada logika perang dingin. Awal 1970-an, paman Sam dan sekutu-kutunya sudah menganggap penting ricuh politik di Portugal. Gelombang persaingan pro-kapitalis dan pro-komunis merembet ke daerah jajahan Portugal sampai ke Timtim. Blok Barat lalu mewaspadai Fretilin yang berhaluan komunis.[27]

Senada dengan hal tersebut dalam referensi yang lain disebutkan bahwa masuknya Timtim ke wilayah Indonesia pada tahun 1976 tidak lepas dari determinan konstelasi politik internasional di masa perang dingin. Kala itu masuknya Indonesia lewat operasi militer ke Timtim mendapatkan restu negara-negara Barat-liberalis yang tidak ingin melihat Timtim merdeka di bawah pimpinan Fretilin yang berhaluan kiri atau komunis.[28]

Kamis, 6 Desember 2001 pemerintah AS membuka arsip tentang persetujuan negara tersebut terhadap rencana masuknya Indonesia ke Timtim. Dalam dokumen itu diungkapkan bahwa Presiden Soeharto menjelaskan rencana invasi tersebut kepada Ford dan Kissinger di Jakarta beberapa jam sebelum penyerangan itu. Waktu serangan pun juga disebutkan yaitu setelah dua tokoh itu pulang ke negaranya.[29]

Akhirnya, dengan mengutip kalimat Asvi Warman Adam “Betapa sulitnya menulis kembali sejarah Timtim. Bagaimana kita memandang masa seperempat abad di Timtim: sebagai pendudukan, penjajahan, atau integrasi suatu wilayah dengan Indonesia?”[30]

 

Referensi

 

A. Kardiyat Wiharyanto. 2011. Sejarah Indonesia dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

 

Asvi Warman Adam. 2006. Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia. Yogyakarta: Ombak.

 

Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto 1993. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka.

 

Rosihan Anwar. 2004. Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia. Jakarta: Kompas.

 

Soenarto HM. 2003. Pergulatan Ideologi dalam Kehidupan Berbangsa. Jakarta: Lembaga Putra Fajar.

 

Syamsul Hadi, Andi Widjajanto, dkk. 2007.  Disintegrasi Pasca Orde Baru. Jakarta: Cires FISIP UI.

 

Tono Suratman. 2002. Untuk Negaraku Sebuah Potret Perjuangan di Timor Timur. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.


[1] Ada juga yang menyebut Timor Leste, Timor Lorosae atau Bumi Lorosae.

[2] A. Kardiyat Wiharyanto. 2011. Sejarah Indonesia dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, hlm. 198.

[3] Ada yang menyebutnya Revolusi Anyelir yaitu Gerakan untuk memperbaiki keadaan seperti keterbelakangan Portugal, pertentangan politik yang berlarut-larut, ekonomi yang semakin merosot, peningkatan pengangguran, perang daerah jajahan yang terus berkobar.

[4] Ibid., hlm. 201.

[5] Syamsul Hadi, Andi Widjajanto, dkk. 2007.  Disintegrasi Pasca Orde Baru. Jakarta: Cires FISIP UI, hlm. 188.

[6] Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto 1993. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 487.

[7] A. Kardiyat Wiharyanto. Op. Cit, hlm. 202.

[8] Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. Op. Cit, hlm. 488.

[9] Menolak atau penolakan terhadap dekolonisasi.

[10] A. Kardiyat Wiharyanto. Op. Cit, hlm. 203.

[11] A. Kardiyat Wiharyanto. Op. Cit., hlm. 204.

[12] Dikenal dengan Deklarasi Balibo.

[13] A. Kardiyat Wiharyanto. Op. Cit., hlm. 204.

[14] A. Kardiyat Wiharyanto. Op. Cit., hlm. 204-205.

[15] Syamsul Hadi, Andi Widjajanto, dkk. Op. Cit., hlm. 189.

[16] Soenarto HM. 2003. Pergulatan Ideologi dalam Kehidupan Berbangsa. Jakarta: Lembaga Putra Fajar, hlm. 94.

[17] Ibid.

[18] A. Kardiyat Wiharyanto. Op. Cit., hlm. 205-206.

[19] Rosihan Anwar. 2004. Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia. Jakarta: Kompas, hlm. 29.

[20] Ibid., hlm. 45.

[21] A. Kardiyat Wiharyanto. Op. Ci.t, hlm. 208.

[22] Asvi Warman Adam. 2006. Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia. Yogyakarta: Ombak, hlm. 91.

[23] Presiden Amerika Serikat.

[24] Menteri Luar Negeri Amerika Serikat.

[25] Tono Suratman. 2002. Untuk Negaraku Sebuah Potret Perjuangan di Timor Timur. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 12.

[26] Melalui Perdana Menteri Gough Whitlam untuk mengirimkan tentara.

[27] Ibid., hlm 13.

[28] Syamsul Hadi, Andi Widjajanto. Op. Cit., hlm. 193.

[29] Asvi Warman Adam. Op. Cit., hlm. 90-91.

[30] Asvi Warman Adam. Op. Cit., hlm. 87.

PARTAI KOMUNIS INDONESIA (PKI) MASA PERGERAKAN NASIONAL

oleh: Rani Yuanita & Susanti                                               

  

A. Indische Sociaal Democratische Vereniging (ISDV) sebagai embrio dari Partai Komunis Indonesia (PKI)

            Terbentuknya PKI tidak terlepas dari seorang berkebangsaan Belanda yang bernama Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet. Sneevliet datang ke Indonesia pada tahun 1913 hanya sekedar ingin mencari pekerjaan, akan tetapi panggilan revolusioner membuatnya tidak terhindarkan dalam memberikan khotbah akan keyakinan politiknya.[1] Sneevliet merupakan anggota aktif Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP)[2] di negeri Belanda.

            Di Indonesia, Sneevliet bekerja sebagai anggota Staf Redaksi Warta Perdagangan Soerabajasche Handesblad, sebuah surat kabar milik sindikat perusahaan-perusahaan gula di Jawa Timur. Tidak berselang lama, ia bekerja sebagai sekretaris asosiasi dagang di Semarang (Semarang Handelsvereniging).[3] Kepindahan Sneevliet ke Semarang menjadi titik balik perjuangan Sneevliet dalam memperjuangkan keyakinan politiknya karena pada saat itu Semarang telah memiliki organisasi buruh kereta api, Vereniging van Spoor en Tramsweg Personeel (VSTP).

            Sneevliet menanamkan pengaruhnya dalam VSTP, dan menjadi editor koran VSTP, de Volhading (Keyakinan). Di tengah kesibukannya, Sneevliet juga mempelajari Bahasa Indonesia dan Jawa dalam rangka menyebarkan pengaruhnya, yaitu sosialisme. Selanjutnya, Sneevliet mengadakan kontak dengan orang-orang Belanda yang berhaluan sosialis di Hindia Belanda (Indonesia), dan pada tahun 1914 bersama J.A. Brandstender, H.W. Dekker, dan P. Bergsma mendirikan Indische Sociaal Democratische Vereniging (ISDV) dengan total anggota 60 orang.[4] Partai ini pada perkembangan selanjutnya akan menjadi Partai Komunis Indonesia.

            Gerak ISDV diperluas melalui media dengan menerbitkan koran Het Vrije Woord (Suara Kebebasan) yang edisi pertama muncul pada Oktober 1915.[5] Koran ini memberikan peluang bagi publik untuk menyatakan pandangannya dan menuai tanggapan yang positif.  Selanjutnya, ISDV juga menerbitkan Soeara Merdika (1917) dan Soeara Ra’jat (1918) dalam bahasa Indonesia.

            Gerak ISDV juga berkembang dengan cara melakukan aliansi dengan partai-partai politik Indonesia. Aliansi pertama dilakukan dengan Insulinde, akan tetapi aliansi ini tidak membuahkan hasil karena perbedaan tujuan yang tidak menguntungkan bagi ISDV. Akhirnya, pada konggres 1916, ISDV memutuskan secara resmi kerjasama politiknya dengan Insulinde.[6] Aliansi kedua adalah dengan memanfaatkan Sarekat Islam (SI). Caranya adalah dengan sistem keanggotaan rangkap. Sistem ini menuai kesuksesan besar saat kelompok radikal berbakat SI masuk ISDV. Mereka dididik dalam semangat sosialis revolusioner.

            Pada tahun 1917 Sneevliet dan kawan-kawannya telah mempunyai pengaruh yang kuat di kalangan anggota SI.[7] Figur pertama yang paling menonjol adalah Semaoen[8] yang menjadi juru bicara ISDV pada konggres SI tahun 1916. Figur kedua adalah Darsono[9], seorang wartawan yang menjadi anggota SI. Figur-figur ini dianggap memiliki dedikasi dan selanjutnya menjadi penyebar keyakinan di kalangan masyarakat Indonesia.

            Pada tahun 1917, golongan komunis berhasil melaksanakan revolusi di Rusia. Peristiwa ini dimanfaatkan Sneevliet  untuk menanamkan pengaruhnya secara lebih luas dengan cara menyusupi semua lapisan masyarakat Indonesia. Melalui surat kabarnya, Sneevliet secara terbuka juga melontarkan hasutannya untuk melancarkan pemberontakan. Keadaan inipun kemudian membuat pemerintah Hindia Belanda mengambil tindakan tegas dengan mengusir tokoh sentra ISDV yaitu Sneevliet (1918), Brandsteder (1919) dan Baars (1923).

B. Munculnya Partai Komunis Indonesia

            Saat Sneevliet dan Brandstender diusir dari Hindia Belanda, Semaoen dan Darsono telah menjadi kader komunis dan menjadi pimpinan ISDV. Pada tanggal 23 Mei 1920, dalam konggres ISDV VII di kantor SI Semarang nama ISDV diubah menjadi Perserikatan Komunis Hindia Belanda. Susunan pengurus perserikatan tersebut, Ketua Semaoen, Wakil Ketua Darsono, Sekretaris P. Bergsma, Bendahara, HW Dekker, dan urusan Keanggotaan Baars.[10] Logo dari partai ini adalah palu dan clurit. Sedangkan ideologi dari partai ini adalah memperjuangkan kelas kaum buruh.

            Perubahan nama ISDV telah memberikan kesempatan partai ini bergabung dengan Komunis Internasional (Komintern). Syarat untuk menjadi anggota komintern pun diterima oleh Perserikatan Komunis Hindia Belanda.[11] Perubahan nama dan keikutsertaan dalam Komintern telah memicu pertentangan dalam tubuh SI. Fraksi Komunis yang dipimpin oleh Semaoen dan Tan Malaka, seorang ahli agitasi propaganda komunis berusaha mengendalikan dan menguasai jalannya konggres, saat dibukanya konggres Nasional VI SI bulan Oktober 1921 di Surabaya.

            Puncak pertentangan antara SI dan Komunis pun menghasilkan keputusan untuk menghapuskan sistem keanggotaan rangkap yang dipelopori oleh H. Agus Salim. Sejak saat itu muncullah SI Merah dan SI Putih. Mereka menjadi lawan politik dan saling membayangi. SI merah mengubah namanya menjadi Sarekat Rakyat dan menyatakan dirinya sebagai organisasi radikal nasionalis baru yang juga mengembangkan aktivitasnya dengan membuka cabang di Padang dan Makasar.

            Pertumbuhan dan aktivitas Perserikatan Komunis Hindia Belanda pun menjadi lebih radikal, terutama kelompok pimpinan Alimin[12] dan Muso[13]. Massa yang masuk dalam perserikatan ini pun menjadi lebih banyak, sehingga menimbulkan kekhawatiran pemerintah Hindia Belanda yang kemudian mengambil tindakan untuk memisahkah pemimpinnya dengan massanya. Tindakan pertama dilakukan dengan mengusir Tan Malaka (1922), Semaoen dan Darsono bersama kaum radikal Belanda lainnya (1923).

            Sepeninggal tokoh-tokoh tersebut terjadi kemerosotan tenaga inti yang mampu menanamkan ideologi partai dan disiplin sehingga berakibat timbulnya tindakan sendiri-sendiri berupa aksi-aksi teror tanpa adanya intruksi dari pimpinan. Akhirnya setelah, pada tahun yang sama Semaoen dan Darsono kembali, mulai diadakan konsolidasi lagi. Pada bulan Juni 1924, Perserikatan Hindia Belanda mengadakan konggres di Jakarta dengan mempergunakan nama Partai Komunis Indonesia (PKI).[14] Partai pertama yang menggunakan nama Indonesia.

            Sejak saat itu, PKI berhasil tumbuh menjadi partai politik yang memiliki massa pengikut yang semakin besar. Sayangnya, PKI belum mampu melakukan kontrol dan menanamkan disiplin pada massa pengikutnya. Pada bulan Desember 1924 di Kotagede, Yogyakarta, Sarekat Rakyat dilebur ke dalam PKI.

C. Pergolakan Rakyat Tahun 1925-1927

PKI yang menamai diri mereka sebagai gerakan revolusioner mulai mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintah. Gerakan ini bertujuan untuk merebut kekuasaan. Cara yang dilakukan dinamakan program proletarisme, yaitu dengan menggunakan buruh yang bekerja pada instansi-instansi masing-masing.[15]

Pada Juni 1925, Alimin menyerukan agar dilancarkan pemogokan gelombang demi gelombang. Pusat-pusat pemogokan terletak di jalur kereta api serta pelabuhan. Namun demikian, seruan itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.[16] Melihat kejadian tersebut pemerintah tidak serta merta membubarkan PKI meskipun tujuan PKI untuk merebut kekuasaan sudah bukan rahasia lagi.

Selama 1925-1926 gerakan rakyat yang mendukung PKI tersebar di seluruh nusantara, terutama Jawa dan Sumatera. Di Palembang, gerakan komunis berhasil mengajak para kepala adat berkat janji bahwa mereka akan dibebaskan dari rodi dan pajak jika gerakan menang. Di Tapanuli, gerakan komunis terselubung dalam tuntutan agar didirikan suatu negara Islam di daerah itu. Di Pulau Nias sudah berdiri cabang partai komunis yang gerakannya demikian rusuh sehingga serdadu harus didatangkan untuk memadamkannya. Hal yang sama juga terjadi di Sulawesi Selatan, Maluku, Timor, dan Bali.[17]

Gerakan komunis yang paling menonjol terjadi di Banten. Sejak awal 1925 buruh kereta api (VSTP) sudah memulai rapat-rapat umum di Serang dengan tema-tema yang berbau religius, kendati para penggerak langsung kebanyakan adalah para jawara.[18]

Tanggal 5-6 Agustus 1925, terjadi pemogokan buruh di Semarang.Keesokan harinya pemerintah langsung bertindak keras. Hak berserikat dicabut untuk seluruh Semarang sehingga pemogokan berhenti.[19]

Akhirnya, pada tanggal 28 November 1925 dan 15 Desember 1925 pemerintah mencabut hak berserikat bagi PKI, SR dan berbagai serikat buruh pendukungnya. Pencabutan hak berserikat itu tidak menghalangi para pemimpin PKI untuk melanjutkan perjuangan. Keputusan Prambanan yang menghasilkan rencana perlawanan bersenjata kemudian mulai ditanggapi oleh pendukung-pendukung PKI. Anggota inti persiapan pemberontakan dibagi tiga yaitu prajurit, mata-mata dan propagandis. Gerakan ini dilakukan dengan rahasia, bahkan Mei 1926 yang biasanya diramaikan oleh PKI sebagai bulan buruh tidak ada kegiatan apa pun. Pemerintah pun mengira bahwa PKI sedang sekarat.[20]

Pada rapat persiapan pemberontakan oleh pimpinan PKI, muncul saran Tan Malaka agar partai meninjau keputusan Prambanan. Hal tersebut akhirnya membuat perbedaan pendapat internal PKI antara daerah satu dengan daerah yang lain.Walaupun akhirnya, pada rapat selanjutnya yaitu akhir Oktober 1926 komite menetapkan bahwa revolusi akan mulai pada 12 November 1926 malam hari.[21]

Pemberontakan itu berlangsung sangat kacau karena sulitnya menyampaikan keputusan terakhir tersebut. Ternyata setiap kelompok perlawanan mempunyai jadwal sendiri-sendiri untuk bergerak. Faktor lain, ternyata dinas intelijen pemerintah sudah mengetahui rencana pemberontakan tersebut. Pada 12 Januari  1927 pemberontakan telah berakhir sama sekali. Rakyat bumiputra yang terlibat ditangkap, diadili dan beberapa ditembak mati, sedangkan para pemimpinnya dibuang/diasingkan ke daerah terpencil.[22]

 

 

Referensi :     

Parakitri T. Simbolon. 2007. Menjadi Indonesia. Jakarta: Kompas.

Perpustakaan Nasional. 1994. Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Ruth T. McVey. 2010. Kemunculan Komunisme Indonesia. Jakarta: Komunitas Bambu.


[1] Ruth T. McVey. 2010. Kemunculan Komunisme Indonesia. Jakarta: Komunitas Bambu, hlm 19.

[2] SDAP merupakan Partai Buruh Sosial Demokrat Belanda yang menjadi cikal bakal tumbuhnya ISDV di Indonesia.

[3] Perpustakaan Nasional. 1994. Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, hlm 7.

[4] Ibid

[5] Ruth T. McVey. Loc. Cit, hlm 24.

[6] Ibid,  hlm 28.

[7] Perpustakaan Nasional. Loc. Cit, hlm. 8.

[8] Semaun lahir di daerah dekat Surabaya, putra seorang pegawai kereta api rendahan, ia adalah seorang pegawai kereta api. Ia berkabung dengan SI cabang Surabaya pada tahun 1914 dan menjadi sekretaris. Ia banyak terlibat dalam aktivitas serikat buruh kereta api (VSTP) sehingga mengantarkan dirinya mendapatkan nilai buruk. Melalui inilah, Semaun bertemu dengan Sneevliet dan merasakan kekagumannnya. Ia pun akhirnya masuk ISDV pada tahun 1915.

[9] Darsono adalah seorang bangsawan Jawa muda.

[10] Ibid, hlm 10.

[11] Ibid, hlm 11.

 
 

[14]  Ibid, hlm 13.

[15] Parakitri T. Simbolon. 2007. Menjadi Indonesia. Jakarta: Kompas, hlm 333.

[16] Ibid

[17] Ibid, hlm 336.

[18] Ibid

[19] Ibid, hlm 337.

[20] Ibid, hlm 338.

[21] Ibid, hlm 338-341.

[22] Ibid, hlm 341-342.

Politik Daendels

oleh : Rani Yuanita

Tahun 1803 perang di Eropa berkecamuk, Perancis kembali mengguncang Eropa. Inggris yang lebih kuat di laut menjadi musuh utama Perancis yang lebih kuat di darat.[1]

Pada tahun 1804, Napoleon Bonaparte menjadi kaisar, sedangkan saudaranya, Louis (Lodewijk) Napoleon, menjadi Raja Belanda pada tahun 1806. Jajahan Belanda di Nusantara terancam direbut Inggris.[2] Dalam keadaan tersebut akhirnya, Herman Willem Daendels ditugaskan untuk mengatasinya.

Tugas Daendels dipusatkan pada pembangunan pertahanan Nusantara terhadap Inggris. Pembangunan yang mendesak tersebut membuat sepak terjang Daendels sarat dengan kebijakan yang otoriter. Hampir semua bidang kehidupan dijamah oleh Daendels, terlebih dalam bidang politik.

Dalam bidang politik ini, gebrakan Daendels sangat keras. Kekuasaan yang terpusat dicapai dengan menyusutkan wibawa pejabat tinggi baik gubernur Belanda maupun pembesar-pembesar bumiputra. Sebelumnya, gubernur bisa seenaknya mengangkat residen dan inspektur kopi kabupaten. Sebaliknya, terhadap atasannya di Batavia, gubernur sering tidak acuh, sedang di daerahnya ia bertingkah seperti raja yang berdaulat. Daendels mengakhiri semua itu dengan memaksa gubernur tunduk selalu kepada pemerintah di Batavia. Tidak lama kemudian jabatan gubernur ditiadakan sehingga residen dan inspektur diangkat langsung dari Batavia.[3]

Status raja-raja lokal (regent), yang selama VOC dianggap sebagai sekutu diturunkan menjadi pegawai biasa atau bawahan yang diangkat. Dengan turunnya martabat, hapus pula beberapa tanda kehormatan para raja, seperti payung dan kereta kebesaran. Dalam hubungan ini khusus dikeluarkan suatu ordonansi pada 25 Februari 1808. Hak mereka menggunakan tenaga rakyat dengan cuma-cuma dan atas hasil bumi mereka pun ditiadakan. Bahkan panjar pembelian kopi tidak boleh lagi lewat mereka.[4]

Daendels mengambil sebagian wilayah Yogyakarta dan Surakarta, sehingga para Bangsawan kehilangan sumber pendapatan.[5]

Dalam reformasi administrasi, semua wilayah Belanda sebelah timur Cirebon dibentuk satu propinsi. Dengan dekrit 18 Agustus 1808 provinsi itu dibagi ke dalam lima prefektorat dan 38 kabupaten. Semua pejabat menerima pangkat militer dan gaji memadai.[6]

Kebijakan-kebijakan tersebut tentunya berdampak pada aspek ekonomi, dimana Daendels membutuhkan banyak uang untuk pembiayaan. Hal tersebut membuat Daendels berkesimpulan bahwa tanam paksa harus diperluas bukan dikurangi.

Hasil dari tanam paksa yaitu kopi menumpuk di gudang-gudang Batavia karena blokade Inggris yang semakin ketat.  Upaya terakhir adalah dengan menjual tanah milik pemerintah.

Gubernur Jendral diktator itu tidak lupa bahwa alasan utama kehadirannya di Jawa adalah keadaan parah koloni itu. Untuk meningkatkan komunikasi, setelah Inggris sepenuhnya mengendalikan laut, jalan Anyer-Panarukan pun dibuat.[7]

Di selatan Weltevrenden, satu perkampungan berbenteng dibangun, yang akan menjadi pusat utama pertahanan jika Britania menyerbu. Daendels ternyata tidak diijinkan melaksanakan pertahanan itu karena pada tahun 1810 Napoleon memutuskan memanggil pulang Daendels.[8]


[1] Parakitri T. Simbolon. 2007. Menjadi Indonesia. Jakarta: Kompas, hlm 89.

[2] Ibid

[3] Ibid, hlm 92.

[4] Ibid, hlm 93.

[5] Ibid, hlm 94.

[6] Bernard H. M. Vlekke. 2008. Nusantara Sejarah Indonesia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, hlm 276.

[7] Ibid, hlm 283.

[8] Ibid

MELURUSKAN PERSEPSI TRAUMATIK “WANITA (tidak) DIJAJAH PRIA”

Judul Artikel      : Biro Konsultasi Perkawinan dalam Sejarah Keluarga Jawa Pada Awal Abad ke-20

Penulis             : Mutiah Amini

Diresensi oleh   : Rani Yuanita

 

Menyimak judulnya saja, artikel yang ditulis Mutiah Amini ini sudah menarik. Kita bisa membayangkan apa yang sebenarnya terjadi ketika pada awal abad ke-20 menjadi titik tolak munculnya biro konsultasi perkawinan dalam sejarah keluarga Jawa.

Dalam artikel ini dijelaskan bahwa biro konsultasi perkawinan pada awalnya muncul untuk  mengatasi permasalahan dalam keluarga yang biasanya tidak terungkap ke publik karena dianggap tabu. Latar belakang yang mempengaruhi munculnya biro konsultasi ini pun tidak terlepas dari pengaruh pemikiran etis awal abad ke-20 yang disebut sebagai periode perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Feminisme, dalam hal ini adalah peningkatan martabat perempuan menjadi isu penting kala itu. Dampak dari itu semua, selain pemikiran seorang perempuan untuk meningkatkan kehidupannya, juga melahirkan kesempatan yang lebih luas bagi perempuan itu sendiri untuk lebih terlibat dalam urusan di luar rumah tangga. Tak terelakkan jika muncul aktivis-aktivis perempuan seperti Nyonya S. Mangoensarkoro.

Setelah pemikiran dan keterbukaan yang berkembang, sedikit banyak mempengaruhi pula permasalahan dalam perkawinan atau rumah tangga. Hal yang dulunya dianggap tabu apalagi dalam kultur keluarga Jawa, menjadi semakin terungkap ke ranah publik.

Ada kesan bahwa perempuan (istri) sering menjadi korban dalam rumah tangganya, atas superioritas laki-laki (suami). Permasalahan-permasalahan yang muncul ke permukaan awalnya seputar ketidakberdayaan perempuan, yaitu dimadu (suami melakukan poligami), pernikahan dini karena dijodohkan, tidak ada rasa cinta karena dijodohkan pula, istri yang tidak mendapat nafkah, dan perceraian dengan konflik harta gono gini. Hal tersebut kemudian berlanjut pada permasalahan yang lebih kompleks dengan varian umur dan konflik, seperti istri yang ditinggal suami karena talak, pelajar yang ingin segera menikah padahal masih bersekolah, seorang perempuan yang mulai jatuh cinta pada lawan jenis tetapi tidak tahu cara mengungkapkannya, seorang guru di kota yang beristri perempuan desa yang buta huruf dan pergaulannya terbatas, serta seorang pemuda yang ingin segera menikah tapi belum mempunyai jodoh ditambah kakak perempuannya yang juga belum menikah.

Terdapat hal positif dengan adanya biro konsultasi tersebut, paling tidak membantu pemenuhan hak-hak perempuan khususnya (ketika menjadi korban) dan juga membantu pemecahan permasalahan seputar perkawinan pada masyarakat umum. Kita sebagai orang awam pun menjadi tahu terkait adanya upaya-upaya dan kerja keras dari aktivis biro konsultasi tersebut untuk membantu permasalahan orang lain.

Disamping sisi positif itu, ada hal yang perlu dikhawatirkan ketika membaca artikel ini. Secara umum terlihat bahwa terdapat hubungan antara pemikiran etis dengan feminisme (berlanjut kepada emansipasi perempuan) yang berakibat pemikiran perempuan sebagai istri menjadi lebih berkembang. Pemikiran itu yang mungkin menjadi salah satu faktor munculnya masalah dalam rumah tangga tersebut. Terkadang kita harus hati-hati dengan dampak negatif emansipasi perempuan disamping dampak positif yang ditimbulkan.

Dengan artikel ini pula, seakan menggiring kita pada stigma negatif bahwa perempuan itu adalah korban laki-laki. Hal ini perlu dihilangkan, karena pada dasarnya ketika laki-laki tahu bahwa kodratnya adalah sebagai pelindung perempuan, hal itu pun tidak akan terjadi sehingga sedikit mengurangi kerja biro konsultasi perempuan atau tidak menjadikan biro ini terlalu urgent. Tentu,  jika perempuan sudah merasa dilindungi oleh suaminya/laki-laki dalam rumah tangganya. Laki laki dan perempuan itu bukan musuh, tapi pasangan yang seharusnya saling melengkapi.

Untuk refleksi hari ini dan ke depan, terkait permasalahan-permasalahan yang muncul, seyogyanya, perempuan perlu cerdas, untuk mengambil keputusan tentang usia pernikahan atau keputusan poligami oleh suami, dll. Jadi yang diperlukan adalah pendidikan yang mencerdaskan perempuan bukan emansipasi yang menuntut bahwa perempuan harus setara dengan laki-laki. Jika perempuan cerdas, tentu akan meminimalisir permasalahan dalam keluarga karena semua bisa dimusyawarahkan dengan ilmu dan pengetahuannya, bukan perasaan ditindas karena segalanya harus melalui otoritas suami.

Artikel ini sangat layak dibaca bukan hanya untuk kaum perempuan saja, tapi juga kaum laki-laki. Tidak hanya orang-orang yang sudah berkeluarga saja, tapi juga orang-orang muda. Agar kita semua mengetahui pelajaran masa lalu dalam sejarah yang ditulis dalam artikel ini. Agar kita semua bisa mengambil pelajaran dan menjadi lebih bijak. Waltandzur nafsun maa qaddamat lighad. Allahu’alam.

 

 

 

 

 

 

« Older entries
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.