UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI DALAM KAJIAN SOSIOLOGICAL JURISPRUDENCE

Oleh : Rani Yuanita

 

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang menjunjung moral dan etika dalam kehidupan bangsanya. Salah satu masalah pelik di negeri ini adalah pornografi. Sebenarnya sudah ada peraturan yang mengatur tentang porografi sejak dulu akan tetapi seakan tidak berpengaruh apapun karena pornografi kian menjalar. Tahun 2008 akhirnya disahkan Undang-undang no 44 tahun 2008 tentang pornografi. Dengan harapan dapat mengikis masalah pornografi di Indonesia.

Sosiological jurisprudence sebagai salah satu cabang filsafat yang menggunakan pendekatan dari hukum ke masyarakat. Dalam arti disini melihat pengaruh hukum dalam mengatur perilaku masyarakat, menilai bahwa undang-undang ini tak berpengaruh signifikan dalam penuntasan masalah pornografi karena fakta menunjukkan bahwa masih saja berkeliaran orang-orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.

Ternyata sosiological jurisprudence berkaitan dengan kaidah lainnya, sehingga banyak faktor yang mempengaruhi perilaku hukum seseorang. Seseorang mempunyai hak otonom untuk menetukan perilakunya apakah sesuai atau melanggar hukum yang berlaku. Ketidakefektifan undang-undang ini juga dipicu pada penegakkan hukum yang kurang berjalan.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangluasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengisyaratkan melalui Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa mengenai ancaman yang serius terhadap persatuan dan wa kesatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa, yang salah satunya disebabkan oleh meningkatnya tindakan asusila, pencabulan, prostitusi, dan media pornografi, sehingga diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mendorong penguatan kembali etika dan moral masyarakat Indonesia.

Pengaturan pornografi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehingga perlu dibuat undang-undang baru yang secara khusus mengatur pornografi.

Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Hal tersebut berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah:

1. menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama;

2. memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya; dan

3. melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.

(Penjelasan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi)

 

Akan tetapi dalam kenyataan di lapangan, walaupun Undang-undang Pornografi telah dibuat untuk melengkapi undang-undang sebelumnya, masih saja marak fenomena-fenomena pornografi yang terjadi di Indonesia. Apakah undang-undang ini tidak berjalan? Apakah undang-undang ini tidak dapat membentuk perilaku masyarakat? Apa yang salah? Atau siapakah yang salah?

Oleh karena itu akan kita kaji Undang-undang Pornografi melalui sudut pandang sosiological jurisprudence.

 

SOSIOLOGICAL JURISPRUDENCE

Tokoh madzhab ini adalah Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound. Menurut Eugen Ehrlich, pusat gaya tarik perkembangan hukum tidak terletak pada perundang-undangan, tidak pada ilmu hukum, tetapi di dalam masyarakat itu sendiri. Ajaran berpokok pada pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup, atau dengan kata lain pembedaan antara kaidah-kaidah hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya. Hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan menutut Roscoe Pound, Hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, dan adalah tugas ilmu hukum untuk mengembangkan suatu kerangka dengan mana kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal. (Otje Salman, 2009: 72-73)

Inti pemikiran ini menganggap bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Kata sesuai pada uraian di atas, mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Mazhab ini berbeda dengan aliran sosiologi hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Roscoe Pound mengenai perbedaan sosiological jurisprudence dengan sosiologi hukum. Sosiological jurisprudence mempunyai cara pendekatan yang bermula dari hukum ke masyarakat, sedangkan sosiologi hukum sebaliknya, yaitu pendekatannya dari masyarakat ke hukum. (Zainuddin Ali, 2006 : 60)

Aliran ini memisahkan secara tegas antara positif law dengan living law. Aliran ini timbul dari proses dialektika antara (tesis) positivisme hukum dan (anti tesis) mazhab sejarah. Sebagaimana di ketahui., positivisme hukum memandang tiada hukum kecuali perintah yang diberikan penguasa (law is a command of lawgiver), sebaliknya mazhab sejarah menyatakan hukum timbul dan berkembang bersama dengan masyarakat. Aliran pertama mementingkan akal, sementara  aliran kedua lebih mementingkan pengalaman, dan sosiological jurisprudence menganggap keduanya sama pentingnya.  Ehrlich melihat ada perbedaan antara hukum positif disatu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) di lain pihak. (Darji Darmodiharjo, 1982: 126-127)

Ehrlich ingin membuktikan kebenaran teorinya, bahwa titik pusat perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang,  putusan hakim, atau ilmu hukum, tetapi pada masyarakat itu sendiri. Hukum sendiri tidak akan efektif, oleh karena ketertiban dalam masyarakat didasarkan pada pengakuan sosial terhadap hukum, dan bukan karena penerapannya secara resmi oleh negara. Bagi Ehrlich, tertib sosial didasarkan pada fakta diterimanya hukum yang didasarkan pada aturan dan norma sosial yang tercermin dalam sistem hukum.

(Darji Darmodiharjo, 1982: 127-128)

Roscoe pound terkenal dengan teorinya bahwa hukum adalah alat untuk memperbaruii (merekayasa) masyarakat. Untuk dapat memenuhi peranannya sebagai alat tersebut, Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungii oleh hukum sebagai berikut:

  1. Kepentingan umum
  • Kepentingan negara sebagai badan hukum
  • Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat
  1. Kepentingan masyarakat
  • Kedamaian dan ketertiban
  • Perlindungan lemabag-lembaga sosial
  • Pencegahan kemerosotan akhlak
  • Pencegahan pelanggaran hak
  • Kesejahteraan sosial
  1. Kepentingan pribadi
  • Kepentingan individu
  • Kepentingan keluarga
  • Kepentingan hak milik (Darji Darmodiharjo, 1982: 129-130)

Jika mazhab sejarah mengasumsikan hukum itu tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat, sehingga hukum digerakkan oleh kebiasaan, maka sosiological jurisprudence berpendapat bahwa hukum menjadi instrumen untuk mengarahkan masyarakat menuju kepada tujuan yang diinginkan, bahkan kalau perlu, menghilangkan kebiasaan masyarakat yang dipandang negatif. (Darji Darmodiharjo, 1982: 194)

Menurut Satjipto Rahardjo (dalam Darji Darmodiharjo, 1982: 194) langkah yang diambil dalam sosial engineering bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai jalan pemecahannya, yaitu :

  1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut.
  2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting kalau social engineering itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti : tradisional, modern, dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih
  3. Membuat hipotesis-hipotesis dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan
  4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Roscoe Pound mengemukakan bahwa agar hukum dapat dijadikan sebagai agen dalam perubahan sosial atau yang disebutnya dengan agent of social change, maka pendapatnya dikuatkan oleh Williams James yang menyatakan bahwa “di tengah-tengah dunia yang sangat terbatas dengan kebutuhan (kepentingan) manusia tersebut. Di sini terlihat bahwa James mengisyaratkan hak individu yang selalu dituntut untuk dipenuhi demi terwujudnya suatu kepuasan, tidak akan pernah terwujud sepenuhnya, dan akan selalu ada pergeseran-pergeseran antara hak individu yang satu dengan individu yang lain. Untuk itulah dituntut peran peraturan hukum untuk mengarahkan manusia menyadari keterbatasan dunia tersebut, sehingga mereka berusaha untuk membatasi diri dengan mempertimbangkan sendiri tuntutan terhadap pemuasan dan keamanan kepentingannya. Tuntutan yang sama juga akan diajukan oleh individu lain sehingga mereka dapat hidup berdampingan secara damai atau berada dalam keadaan seimbang. Untuk terwujudnya keamanan yang dimaksud, diperlukan suatu kebijaksanaan untuk menyusun “dalil-dalil perdamaian’, yang dapat melindungi hak individu, seperti yang dicontohkan oleh Pound dengan dalil terang-terangan atau, atau masalah korupsi, dan masalah sosial lainnya, yang dapat menyebabkan terganggunya keamanan/ketentraman umum (Zainuddin Ali, 2005: 26).

Di hubungkan fungsi hukum senagai sarana kontrol sosial maka hukum tidak akan dapat melaksanakan tugasnya apabila landasan tertib sosial yang lebih luas tak mendukungnya.

Sebagai sarana kontrol sosial maka hukum bertugas untuk menjaga masyarakat agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya. (Satjipto Rahardjo, 1980: 117)

Pengarahan proses sosial ini juga disebut social engineering. Sasaran yang ingin dicapai adalah menggerakkan tingkahlaku atau mencapai keadaan yang dikehendaki. Tetapi perlu diingat bahwa hukum tersebut nantinya bukan salah satu faktor yang bisa menggerakkan perilaku masyarakat, banyak hal di luar hukum yang juga mempengaruhi. Interaksi kesemua hal itu satu sama lain akan menentukan seberapa jauh masyarakat memenuhi aturan hukum. Berdasarkan hal yang rumit ini, maka dapat dimengerti bahwa sosial engineering dilihat sebagai suatu proses yang berlanjut. Pada saatnya, penyesuaian sangat perlu diadakan agar peraturan dapat bekerja dengan efisien. (Satjipto Rahardjo, 1980: 119)

Kiranya dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan–perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan. (Soerjono Soekanto, 1980: 126)

PORNOGRAFI

Secara etimologi, pornografi berasal dari dua suku kata, yaitu pornos dan grafi. Pornos, artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul. Grafi adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan di masyarakat. Pornografi bersifat relatif, artinya tergantung pada ruang, waktu, tempat dan orangnya serta kebudayaan suatu bangsa. Bahkan dalam lingkungan suatu bangsa sendiri, terjadi variasi pengertian pornografi itu, misalnya antara suku Aceh dan Bali, Minahasa dan Bugis terjadi perbedaan yang mencolok sekali.

American Demographic Magazine yang menghitung jumlah situs porno dan jumlah halaman situs porno. Pada tahun 1997 terdapat 22.100 situs porno. Pada tahun 2000 meningkat menjadi 280.000 dan pada tahun 2003 meningkat hampir empat kali lipatnya, yaitu menjadi 1,3 juta situs porno. Sedangkan, halaman situs porno di dunia pada tahun 1998 terdapat 14 juta dan meningkat tajam pada tahun 2003, yaitu menjadi 260 juta. Pada tahun 2008, data terakhir halaman situs porno di dunia telah mencapai 420 juta. Menurut peneliti LIPI, Romi Satria Wahono dinyatakan bahwa setiap detiknya terdapat 28.258 orang melihat situs porno, setiap detiknya 372 pengguna Internet mengetikkan kata kunci tertentu di situs pencari untuk mencari konten pornografi, dan jumlah halaman situs pornografi di dunia mencapai 420 juta. Penyebaran pornografi di dunia maya sangat berhubungan dengan industry pornografi yang melintasi batas antar negara.

Pornografi memicu agresifitas dan pada akhirnya memicu seseorang untuk melakukan perbuatan kriminal. Selain itu, resiko terhadap psikologis dan pendidikan. Menurut VB Cline, seorang riserter masalah psikososial dan pornografi, mengungkapkan ada 4 tahapan perkembangan kecanduan seksual pada konsumer pornografi : (1) Adiksi atau ketagihan, (2) Eskalasi, yaitu : peningkatan kualitas ketagihan menjadi perilaku yang semakin menyimpang, (3) Desentisisasi, yaitu : kian menipisnya sensitifitas, dan (4) Acting Out, yaitu : Pecandu pornografi mulai mempraktekan. Ketiga, resiko kesehatan. Keempat, resiko kulturar yaitu pergeseran nilai-nilai. (http://www.bengkelserver.com/sitemap/t-160.html).

Saat ini sudah bisa terlihat jelas akibat industri pornografi, banyak nilai-nilai budaya pada masyarakat tidak dihiraukan lagi, seperti hidupnya dunia malam yang identik dengan tempat-tempat pelacuran dan meningkatnya pelaku pornografi.

Dalam KUHP, pornografi merupakan kejahatan yang termasuk golongan tindak pidana melanggar kesusilaan (zedelijkheid) yang termuat dalam Pasal 282-283. Perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam Pasal 282 KUHP baik yang terdapat dalam ayat (1), (2) maupun (3) dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu:

a)      menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dan sebagainya;

b)      membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan dengan terang-terangan;

c)      dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh di dapat.

Di luar KUHP, negara telah memiliki peraturan perundang-undangan yang memuat larangan penyebaran pornografi, diantaranya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut masih dianggap kurang memadai dan belum mampu memenuhi kebutuhan penegakan hukum untuk memberantas pornografi secara efektif. Oleh karena itu, sejak tahun 2006 telah bergulir pembahasan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam perjalanannya, RUU APP berganti menjadi RUU Pornografi dan pada tanggal 30 Oktober 2008, DPR RI mengesahkan UU Pornografi melalui Sidang Paripurna dengan nama Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
Selanjutnya, untuk mencegah dan memberantas penyebaran pornografi lewat komputer dan internet, Indonesia juga memiliki peraturan perundang-undangan yang memuat larangan penyebaran pornografi dalam bentuk informasi elektronik yakni UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

( http://www.bengkelserver.com/sitemap/t-160.html).

SUBSTANSI UU NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Dalam Penjelasan UU Pornografi ini dijelaskan bahwa, pengaturan pornografi dalam undang-undang pornografi meliputi (1) pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; (2) perlindungan anak dari pengaruh pornografi; dan (3) pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan.

Undang-Undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu, pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan.

Untuk memberikan perlindungan terhadap korban pornografi, Undang-Undang ini mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Undang-Undang tentang Pornografi diatur secara komprehensif dalam rangka mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang beretika, berkepribadian luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat setiap warga negara.

Substansi yang penting untuk dimunculkan agar kita mengetahui konsep undang-undang ini secara matang, antara lain :

  • Latar belakang : pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia.
  • Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat (pasal 1 ayat 1).
  • Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara (pasal 2)
  • Undang-Undang ini bertujuan:

a)      mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan

b)      menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk

c)      memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat

d)     memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan

e)      mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat (pasal 3)

  • Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

(1)         persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang

(2)         kekerasan seksual

(3)         masturbasi atau onani

(4)          ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan

(5)         alat kelamin

(6)         pornografi anak.

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

(1)         menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan

(2)         menyajikan secara eksplisit alat kelamin

(3)         mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual

(4)         menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual (pasal 4)

  • Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). (pasal 5)
  • Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. (pasal 6)
  • Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (pasal 7)
  • Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.(pasal 8)
  • Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi. (pasal 9)
  • Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya. (pasal 10)
  • Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. (pasal 20)
  • Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dengan cara:

a)            melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini

b)           melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan

c)            melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi

d)           melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi. (pasal 21)

SOSIOLOGICAL JURISPRUDENCE MEMANDANG UU PORNOGRAFI

Sistem hukum nasional harus memuat karakteristik perilaku yang akan dihasilkan/diinginkan dengan merumuskan nilai-nilai dan moralitas dasar masyarakat pendukungnya (I Gede A.B Wiranata, 2003 : 88). Meskipun pada berbagai suku bangsa tidak terdapat keseragaman manifestasi perilaku, namun kerangka sistem nilai ini memberikan asumsi yang sifatnya seragam. (Podgorecki, Adam dan Christopher J Whelan, 1987: 90)

Mungkin inilah salah satu faktor agar bekerjanya hukum membentuk perilaku dapat berjalan secara efektif. Ini juga menunjukkan bahwa sosiological jurisprudence berkaitan dengan sosiologi hukum.

Bagaimana Hukum mempengaruhi perilaku? Dasar dari analisa ini, hukum diartikan sebagai suatu kontrol sosial dan berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial. Analisa ini berpijak pada kemampuan hukum untuk mengontrol perilaku-perilaku manusia dan menciptakan suatu kesesuaian di dalam perilaku tersebut. Sering dikatakan bahwa salah satu dari karakteristik hukum yang membedakannya dari aturan-aturan yang bersifat normatif ialah adanya mekanisme kontrol yang disebut sebagai sanksi. Hukum berfungsi untuk menciptakan aturan-aturan sosial, dan sanksi digunakan sebagai alat untuk mengontrol mereka yang menyimpang dan juga digunakan untuk menakut-nakuti agar orang tetap patuh kepada hukum.  Sudah tentu, mungkin ada orang-orang yang tunduk kepada hukum bukannya karena takut, melainkan ada alasan-alasan lain, dan selain itu tidak cukup bagi kita untuk mengukur sampai sejauh mana fungsi kontrol dari hukum dapat berjalan dengan hanya melihat banyaknya orang yang patuh kepada hukum yang telah ditentukan. Sesungguhnya rasa takut terhadap hukum dalam arti yang positif mungkin hanya merupakan sebagian dari alasan orang-orang untuk patuh (Podgorecki, Adam dan Christopher J Whelan, 1987: 254-255).

Begitu pula undang-undang pornografi, sejauh ini dapat dikatakan bahwa undang-undang ini belum berjalan secara efektif dalam membentuk perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan undang-undang ini. Buktinya bahwa di lapangan seringkali kita jumpai hal-hal yang seharusnya bisa dirumuskan menjadi delik dalam undang-undang ini, akan tetapi kenyataanya begitu bebas berkeliaran maupun beredar. Seakan-akan ada atau pun tidak ada undang-undang ini sama saja pengaruhnya bagi masyarakat di Indonesia.

Berbicara masalah sanksi sebagai upaya ‘pemaksa’ agar hukum dapat efektif membentuk perilaku masyarakat, sebenarnya sudah tercantum dalam undang-undang tersebut. Lalu apa yang membuat undang-undang ini sekan tak berpengaruh dalam dunia pornografi di Indonesia yang kian eksis? Sebelumnya, mari kita menilik hubungan hukum dengan perilaku masyarakat.

Di dalam hubungan antara hukum dan perilaku masyarakat terdapat adanya unsur penerapan sosial. Artinya, bahwa kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum serta hubungannya dengan sanksi atau rasa takut terhadap sanksi dikatakan saling relevan atau memiliki suatu pertalian yang jelas, apabila aturan hukum dengan sanksi-sanksinya atau dengan perlengkapannya untuk melakukan tindakan paksaan sudah dipahami arti dan kegunaannya oleh individu atau masyarakat yang terlibat dengan hukum itu. Hal ini bisa dimengerti, karena orang mungkin saja bertindak tidak sejalan dengan hukum, karena tidak mengerti akan tujuan dan kegunaan dari hukum tersebut. Masalah rumit yang kita hadapi ialah bagaimana caranya untuk mengukur efek atau pengaruh dari hukum kepada bentuk dan arah perilaku manusia. Anggapan bahwa hukum adalah sesuatu yang mengharuskan atau hukum hanyalah merupakan suatu kumpulan peraturan yang bersifat normatif, masih tetap hadir dalam alam pikiran orang-orang yang membuat, melaksanakan, dan yang terkena oleh aturan-aturan hukum tersebut. Perilaku atau keteraturan merupakan suatu substansi atau hakikat dari suatu fakta, tetapi di dalam batasan-batasan logika anda tidak dapat mengatakan bahwa perilaku (fakta) merupakan bentukan yang berasal dari hukum (norma), karena fakta dan norma merupakan bentukan yang bersifat mutually non logic. (Podgorecki, Adam dan Christopher J Whelan. 1987: 256-257)

Ternyata semangat sosiological jurisprudence untuk mempengaruhi perilaku masyarakat tidak serta merta dapat langsung berjalan karena banyak faktor yang mempengaruhi. Undang-undang pornografi yang secara normatif telah lengkap dengan sanksi, ternyata dapat ‘ditaati’ oleh masyarakat ‘jika’ masyarakat tersebut paham maksud dan tujuan undang-undang ini. Akan tetapi faktanya sebaliknya, bahwa masyarakat banyak yang tidak paham dan bahkan sengaja melanggar karena penegakan hukum yang tidak berjalan efektif dalam masalah pornografi.

Ketidakefektifan pengaruh undang-undang ini secara nyata juga dikarenakan tidak dijumpai adanya pengawasan terhadap diindahkannya aturan-aturan ini. Tidak ditemukan di sini sebuah instansi independen yang melakukan pemeriksaan apakah aturan-aturan tersebut dijalankan (Rijkschroeff, 2001: 214).

Menurut Scholten (dalam Soerjono Soekanto, 1980: 69) Hukum diciptakan untuk dijalankan. Hukum yang tidak pernah dijalankan, pada hakekatnya telah berhenti menjadi hukum.

Ketidakefektifan yang muncul mungkin masalahnya terletak pada perundang-undangannya sendiri yang terlalu abstrak atau terlalu rumit, atau mungkin pada para penegak hukum, atau warga masyarakat sendiri, atau mungkin pada fasilitas pendukungnya. Oleh karena itu. Membentuk hukum yang efektif memang memerlukan waktu yang lama. Hal itu disebabkan karena daya cakupnya yang sedemikian luas, lagi pula hukum itu harus dapat menjangkau jauh ke muka, sehingga memerlukan pendekatan multi-disipliner. Bahkan kadang-kadang, suatu hukum perlu dicoba terlebih dulu, karena justru melalui percobaan tadi akan dapat diketahui kelemahan-kelemahan dan batas-batas jangkaunya di dalam mengubah atau mengatur perikelakuan. (Soerjono Soekanto, 1980: 142)

Fakta lain, ternyata pornografi terus subur dan bebas karena negara tidak mampu menjangkau industri pornografi. Industri pornografi dengan atau tanpa UU Pornografi akan terus hidup sepanjang tidak ada ketegasan penegakan hukum.

Langkah aktif masyarakat yang diamanatkan secara normatif dalam undang-undang ini harus selalu diupayakan karena memang sosiological jurisprudence tidak dapat berdiri sendiri tanpa melihat kaidah lainnya. Dalam masalah film salah satunya, masyarakat dapat melaporkan tayangan film-film yang mengandung pornografi ke kepolisian.

Sebab, tidak semua film yang lolos dari Lembaga Sensor Film (LSF) memenuhi kaidah budaya dan moral bangsa. Jumlah anggota LSF yang bertugas menyensor film cukup terbatas. Padahal, jumlah film yang perlu disensor cukup banyak. Bisa jadi satu anggota LSF bertugas menyensor beberapa film dan hasilnya tak diplenokan kepada seluruh anggota. Kondisi seperti ini, membuat kualitas sensor bisa jadi sangat dipengaruhi subjektivitas dan pengetahuan anggota itu. Ada kemungkinan adegan film yang sebenarnya bertentangan dengan nilai moral, tapi tetap dinyatakan lulus sensor.

(http://bataviase.co.id/node/147285)

Filosofi moralitas yang tidak menyentuh akar persoalan pornografi, karena ada atau tanpa pelarangan pornografi, pornografi tetap berlangsung. Akar permasalahan adanya pornografi yang direkayasa sebagai komoditi industri pornografi sama sekali diabaikan. Hal penting yang perlu dilakukan selanjutnya adalah memantau dan mengawal implementasi UU pornografi. Pemantauan tersebut dapat menjadi dokumen penting bagi upaya UU Pornografi dapat memenuhi tujuannya (http://www.komnasperempuan.or.id/2010/04/implementasi-uu-pornografi-membunuh-akses-negara-menghapus-pornografi/).

 

 

 

 

 

PENUTUP

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

  • Sosiological Jurisprudence memandang Undang-undang Pornografi kurang bisa mempengaruhi atau membentuk perilaku sesuai dengan tujuan undang-undang ini
  • Faktor yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya ketidakpahaman masyarakat Indonesia terkait isi undang-undang ini, sengaja melanggar karena tidak timbul kesadaran, serta tidak tegasnya penegakan hukum.
  • Kajian Sosiological jurisprudence berkaitan dengan kaidah lain, sehingga untuk mengefektifkan suatu hukum agar membentuk perilaku masyarakat sasaran diperlukan efek dari pengaruh lain di luar hukum.
  • Kajian sosiological jurisprudence juga mengedepankan proses, sehingga dalam mempengaruhi atau membentuk perilaku tidak langsung begitu saja tapi proses yang berjalan harus dilihat pula.

Semoga Undang-undang Pornografi ini berjalan dengan proses yang semakin baik sehingga cita-cita kehidupan bermoral nantinya dapat tercapai walaupun secara bertahap.

DAFTAR PUSTAKA

 

Ali, Zainuddin. 2006. Filsafat Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Zainuddin. 2005. Sosiologi Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.

Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 1995. Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Moelyatno. 2007. KUHP. Jakarta: Bumi Aksara

Podgorecki, Adam dan Christopher J Whelan (ed) .  1987. Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum. Jakarta : Bina Aksara.

Rahardjo, Satjipto.  1980. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa.

Wiranata, I Gede AB. 2003. Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa. Jakarta : Depdiknas.

Rijkschroeff, BR. 2001. Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum. Bandung : Mandar Maju.

Salman S, Otje. 2009. Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah).  Bandung: Refika Aditama.

Soekanto, Soerjono. 1980. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

http://bataviase.co.id/node/147285

http://www.bengkelserver.com/sitemap/t-160.html

http://www.komnasperempuan.or.id/2010/04/implementasi-uu-pornografi-membunuh-akses-negara-menghapus-pornografi/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: