RUU Keistimewaan DIY : SUBSTANSI DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT

Oleh : Rani Yuanita

PENDAHULUAN

RUU Keistimewaan DIY memang benar-benar istimewa. Proses penyusunannya penuh dinamika. Diperlukan waktu sangat lama dan selalu diwarnai pro kontra. Tetapi itulah dinamikanya. Sejak tahun 2000-an sampai awal tahun 2008 terdapat berbagai macam versi RUUK. (http://politik.kompasiana.com/2010/12/17/inilah-isi-draft-ruuk-diy/) Kenapa begitu terlihat bergejolak dan sangat alot? Sebelum menjawab pertanyaan itu, mari kita menengok sejarah terlebih dahulu. Rentetan sejarah yang ingin saya uraikan seperti berikut ini : • Setelah pernyataan kemerdekaan RI, Sri Sultan HB IX dan Pakualam VIII mengirim telegram kepada Presiden Soekarno yang berisi ucapan selamat dan pernyataan bahwa Kasultanan dan Pakualaman Yogya mendukung dan bergabung dengan RI. • Respon Presiden kala itu apat dikatakan cepat yaitu tanggal 19 Agustus Presiden memberikan Piagam Kedudukan sebagai penghargaan istimewa kepada Yogyakarta. • Sri Sultan HB IX dan Pakualam VIII mengeluarkan Amanat 5 September 1945 sebagai penegasan dua raja Yogya tentang status daerah Yogya sebagai Daerah Istimewa dari Negara RI yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden • 22 Oktober 1945 Sri Sultan HB IX dan Pakualam VIII menolak komisaris tinggi sebagai perantara Amanat • 30 Oktober 1945, penegasan reunisasi Kesultanan dan Pakualaman • Setelah secara de facto DIY bergabung dengan RI, banyak konsekuensi yang harus diambil pula. Berikut uraiannya. • 4 Januari 1946 Pemerintahan RI dipindah ke Jogja karena Jakarta genting • 18 Mei dikeluarkan Maklumat No 18 / Tahun 1946 salah satu upaya menghambat perkembangan DIY • UU No 17 tahun 1947 membentuk Haminte Yogya dengan maksud mernghilangkan sebagian wilayah DIY • 10 Juli 1948 : UU No 22 Tahun 1948 dibentuk UU Pokok Pemerintahan Daerah yang menjadi sumber hukum keistimewaan Yogya yang pertama • 19 Desember 1948: Presiden dan Wapres ditangkap di Gedung Agung kemudian diasingkan, namun berkat langkah darurat yang taktis RI tidak kehilangan kedaulatan. • Inisiator Serangan Umum 1 Maret 1949 yaitu Sri Sultan minta izin dahulu kepada Jenderal Soedirman, kemudian Jenderal Soedirman menyetujui dan menyarankan Sri Sultan menghubungi Soeharto. (Sri Endang Sumiyati, 2001: 52) Tujuan Serangan umum ini agar dunia internasional mengetahui kalau ternyata tentara Indonesia masih eksis. (Sri Endang Sumiyati, 2001: 57) • 27 Desember 1949 : Pengakuan Kedaulatan RI oleh Belanda dalam KMB • UU Pembentukan DIY No 3 tahun 1950 secara de jure DIY • UU No 1 Tahun 1957 : dasar hukum DIY masa UUDS 1950 • Penetapan Presiden No 6 Tahun 1959 : setelah kembali ke UUD 1945 (kedudukan kepala daerah dan wakil tidak berubah) • UU No 18 Tahun 1965: UU tentang pokok-pokok pemerintahan daerah mencabut 2 undang-undang sebelumnya • UU No 5 Tahun 74 menegaskan bentuk NKRI sehingga mengkebiri daerah istimewa. Namun akhirnya DIY bertahan. • Kontribusi Pakualaman sebagai fasilitator 1945-1949: revolusi fisik • Kontribusi rakyat yogya selama perang kemerdekaan 19 Desember 1948-30 Juni 1949 Itulah sedikit cuplikan sejarah yang saya rangkum dari bukunya, Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo yang berjudul Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya Merunut Sejarah, Mencermati Perubahan, Menggagas masa depan. Melihat fakta sejarah tersebut, maka saya berpendapat bahwa nuansa ‘alot’ pada proses perumusan RUUK DIY juga adalah hasil dari pemahaman sejarah masyarakat yang tidak mau begitu saja menerima ‘perubahan’ keistimewaan Yogyakarta yang selama ini mereka rasakan dan pahami di Yogyakarta ini. Untuk itu penting kiranya kita mengetahui substansi RUUK dan apa sebenarnya kebutuhan masyarakat Yogyakarta pada khususnya.

SUBSTANSI RUUK

a) Draft RUUK dari Depdagri Draft ini sudah diserahkan ke DPR RI pada tanggal 15 Agustus 2008 yang lalu Substansi keistimewaan DIY dilekatkan secara komulatif pada empat bidang penting, yakni politik, pemerintahan, kebudayaan, dan pertanahan termasuk tata ruang. Di bidang politik dan pemerintahan, draft RUUK menegaskan pengakuan secara legal posisi Kesultanan dan Pura Pakualaman sebagai warisan budaya bangsa. DIY juga diusulkan memiliki bentuk dan susunan pemerintahan yang berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia. Perbedaan pokok terletak pada pengintegrasian Kesultanan dan Pakualaman ke dalam struktur pemerintahan Provinsi DIY dan sekaligus pemisahan antara wewenang dan struktur pengelola urusan politik dan pemerintahan sehari-hari dengan urusan politik strategis. Pengintegrasian Kesultanan dan Pakualaman ke dalam struktur pemerintahan Provinsi DIY dilakukan melalui pemberian wewenang, berikut implikasi-implikasi yang melekat di dalamnya kepada Sultan dan Pakualam sebagai satu kesatuan politik yang diposisikan sebagai Parardhya Keistimewaan. Parardhya adalah lembaga yang terdiri dari Sri Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam sebagai satu-kesatuan yang mempunyai fungsi sebagai simbol, pelindung dan penjaga budaya, serta pengayom dan pemersatu masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan istimewa di bidang kebudayaan, pertanahan dn tata ruang diwujudkan melalui kewenangan penuh dalam menetapkan kebijakan-kebijakan dan dalam merumuskan Peraturan Daerah Istimewa tentang ketiga urusan itu. Papardhya memiliki kewenangan penuh dalam mengatur dan mengurus pelestarian serta pembaharuan aset dan nilai-nilai budaya Jawa pada umumnya, dan Yogyakarta khususnya. Sedangkan dalam bidang pertanahan, kewenangan istimewa meliputi kewenangan mengatur dan mengurus kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan Sultanaat Ground dan Pakualamanaat Ground. Kewenangan dalam bidang pertanahan juga diwujudkan melalui pengakuan secara khusus status hukum Kesultanan dan Pakualaman sebagai Badan Hukum Kebudayaan yang memiliki hak kepemilikan atas tanah dan aset lainnya. Sultan dan Paku Alam sebagai Parardhya berwenang dalam memberikan arah umum kebijakan, pertimbangan, persetujuan dan veto terhadap rancangan Peraturan Daerah Istimewa yang diajukan DPRD dan Gubernur dan atau Peraturan Daerah Istimewa yang berlaku. Kewenangan ini juga berlaku dalam bidang penataan ruang. Kewenangan Parardhya juga menjangkau Perda yang terkait kebudayaan, pertanahan dan penataan ruang yang dihasilkan oleh pemerintah kabupaten/kota di DIY. (http://www.bpurwoko.staff.ugm.ac.id/2008/09/25/365/) b) draf RUUK DIY dari pemerintah berisi pemisahan jabatan antara gubernur dan gubernur Utama. Sultan diposisikan menjadi gubernur utama, namun bisa maju mencalonkan diri menjadi Gubernur bila bersedia bertarung melalui mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh DPRD. (http://metrotvnews.com/metromain/newscat/polkam/2010/12/17/37115/DPR D-Yogya-Tolak-Draf-RUUK-DIY) Pasal 1 mengatur sejumlah ketentuan umum, di antaranya pengertian Keistimewaan, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Kadipaten Pakualaman, Pemerintah Daerah Provinsi DIY, Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama, serta Gubernur DIY. Keistimewaan adalah kedudukan hukum yang dimiliki oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa (Pasal 1 Ayat 2). Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut Kesultanan, adalah warisan budaya bangsa yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono (Pasal 1 Ayat 4). Kadipaten Pakualaman, selanjutnya disebut Pakualaman, adalah warisan budaya bangsa yang dipimpin oleh Sri Paku Alam (Pasal 1 Ayat 5). Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama adalah lembaga yang terdiri dari Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam sebagai satu kesatuan yang mempunyai fungsi sebagai simbol, pelindung dan penjaga budaya, serta pengayom dan pemersatu Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.Gubernur Provinsi Daerah Istimewa, selanjutnya disebut Gubernur, adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah (Pasal 1 Ayat 10). Secara umum draft RUUK DIY ini adalah betul mengatur sistem pemerintahan DIY Jogyakarta, tidak menghilang Keistimewaan DIY, tapi tidak memberikan ruang pada Sri Sultan mengatur pemerintahan, Sri Sultan dan Paku Alam hanya ditempatkan sebagai Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama, yang berfungsi hanya sebagai simbol, yang mengayomi dan melindungi serta menjaga budaya juga pemersatu masyarakat Daerah Istimewa Jogyakarta. (http://politik.kompasiana.com/2010/12/17/inilah-isi-draft-ruuk-diy/) c) Draf RUUK Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM • Berbentuk Monarki konstitusional • Pemisahan instusi monarki dan institusi demokrasi • Institusi monarkhi sebagai simbol pemersatu • Institusi demokrasi (melalui pilkada hanya dibatasi pada kerabat kesultanan dan pakualaman) menjalankan pemerintahan sehari-hari • Institusi monarkhi adalah kesatuan Sri Sultan dan Pakulaman (yang diberi kewenangan hak veto)

KEBUTUHAN MASYARAKAT

Sebelum mencermati apa sebenarnya kebutuhan masyarakat, terlebih dahulu saya akan mencermati apa yang pernah dilakukan oleh masyarakat : • 27 September 1945 : para pegawai kesultanan yang berjumlah 400 orang memepersembahkan Mosi Pekik (pemuda kita kesultanan) sebagai wujud dukungan penuh terhadap Sultan yang bergabung dengan RI • 13 Oktober 1945 : Mosi Abdi Dalem juga mendukung bergabung dengan R • Tahun 1974 fraksi PDI dan PPP berpendapat tentang UU No 5 Th 1974 yang tidak setuju dengan penyeragaman prosedur pemerintahan • 4 Oktober 1988 Sri Sultan HB IX wafat ratusan ribu rakyat melayat • 15 Mei 1998 kerusuhan di Yogja, kemudian dikendalikan oleh Sri Sultan HB X semua rakyat ‘nurut’ • 20 Mei 1998 Pisowanan Ageng : ratusan ribu warga di alun2 utara mendengarkan Orasi Pro Reformasi Sri Sultan • DPD KNPI DIY melakukan jajak pendapat dari 2458 responden seperti dimuat dalam harian bernas (8 Agustus 1998), hasil jajak pendapat tersebut adalah 97,32% responden memilih Sri Sultan HB X sebagai calon gubernur, 44,02% responden menginginkan Sri Sultan menjadi gubernur seumur hidup. 55,94% responden menginginkan Sri Sultan sebagai calon tunggal, 96,14% reponden menginginkan agar status DIY dipertahankan. • Surat kabar bernas juga melakukan jajak pendapat 398 telepon yang masuk kerdaksi 94 % mendukung penuh Sri Sultan dan menyatakan bahwa status keistimewaan Yogya harus tetap dipertahankan. • 11 Agustus 1998 Pisowanan Kawulomataraman (pedagang pasar berkumpul untuk mendukung penetapan Sri Sultan HB X) • Penetapan Gubernur pertama 21 Agustus 1998 • 26 Agustus 1998 ribuan rakyat dari semua kabupaten di DIY bergerak menuju kota dan membacakan deklarasi untuk mengukuhklan Sri Sultan sebagai gubernur • Sidang rakyat Jogja : Oktober 2001 di gedung DPRD DIY yaitu mengangkat wakil gubernur KGPAA Paku Alam IX. Bupati Bantul Idham Samawi ikut mendukung. • Bupati Kulonprogo Toyo Sdipo mengatakan “banyak tanah milik Pakualaman dan Kraton digunakan rakyat tanpa dikenai pungutan sepeserpun. • Penetapan kedua 2003 diwarnai aksi mendukung • Sampai akhir 2007 aspirasi terhadap kepemimpinan Sri Sultan dan Pakualam dalam rangka keistimewaan DIY masih tetap kuat. Menurut jajak pendapat kompas dilakukan tanggal 8-9 November 2007 setidaknya 367 responden yang berdomisili di Jogja masih memilih beliau berdua, (Kompas, 13 Desember 2007). • Kepada kompas, Bupati Bantul mengatakan mayoritas warga Bantul masih mendukung kepemimpinann beliau berdua karena Idham Samawi sudah mendatangi 75 Desa dan 900 lebih dusun di Bantul atas aspirasi rakyat Bantul tersebut. • Terpilihnya GKR Hemas sebagai anggota DPD oleh lebih dari 800.000 pemilih (Kompas, 13 Desember 2007) • Pertengahan 2008 PDI, Golkar, PKB dan PAN setuju dengan penetapan (Kedaulatan Rakyat, 24 maret 2008) • 25 maret 2008 muncul aspirasi rakyat lagi dalam sidang rakyat dengan tuntutan ‘batalkan RUUK’ • Desember 2010 muncul kembaali sidang rakyat yang pro penetapan kemudian dilanjutkan dengan pandangan mayoritas fraksi di DPRD yang memilih penetapan. (Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo, 2010) Dari uraian di atas, bahwa dapat disimpulkan keinginan Masyarakat Yogyakarta mayoritas adalah pro penetapan. Negara atau Pemerintahan pasti ingin mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dan memang kebutuhan rakyat yang paling utama adalah sejahtera, aman, tentram. Dan hal ini yang dalam perspektif mayoritas masyarakat Yogyakarta telah mereka dapatkan dengan kepemimpinan Dwi Tunggal berdarah biru.

ANALISIS

• Demokrasi substantif adalah demokrasi sebagai rujukan kewenangan dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintah dari oleh dan untuk rakyat (Baskoro, Haryadi dan Sudomo Sunaryo. 2010: 93). Prinsip pengembangan pemerintahan yang efektif bagi kesejahteraan dan ketentraman masyarakat sebagai cita-cita utama merupakan esensi demokrasi substansial. (Baskoro, Haryadi dan Sudomo Sunaryo. 2010: 137) Walaupun demokrasi identik dengan pemilihan umum, tetapi kita sedang berbicara masalah perspektif visi (tujuan) yang lebih esensial dari pada prosedural yang tidak dapat menjamin ketentraman warganya. Pilkada hanya mencerminkan demokrasi prosedural yang tidak dapat menjamin tujuan demokrasi yang sebenarnya. • Dasar hukum keistimewaan suatu daerah telah diatur pada pasal 18 (UUD 1945 belum diamandemen) yaitu dikatakann istimewa jika daerah itu memiliki apa yang disebut susunan asli. Jogja disebut istimewa karena sebelum bergabung dengan RI sudah memiliki sistem pemerintahan sendiri (Baskoro, Haryadi dan Sudomo Sunaryo. 2010: 16). Walaupun sudah diamandemen, tetapi keistimewaan masih dapat mengacu pada pasal 18B ayat 1 UUD 1945 (amandemen) yaitu Negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu memang perlu adanya UU Keistimewaan yang mengatur hal ini. • Dalam bukunya Pak Mahfud MD dijelaskan tentang karakter produk hukum yang responsif, salah satu indikatornya adalah muatannya aspiratif dan pembuatannya partisipatisif, akan tetapi hal ini kurang terdapat pada penyusunan RUUK ini. • Esensi yang ditawarkan oleh ketiga RUUK di atas dapat menjurus kepada konflik internal Keraton dan Pakualaman yang nantinya berakibat kurang baik bagi masyarakat. • Sri Sultan HB X kembali ditetapkan (melalui perpanjangan) sebagai Gubernur setelah masa jabatannya berakhir tahun 2008 berarti sudah tiga kali peristiwa itu terjadi. Semua didahului oleh aksi masa secara besar-besaran. Menunjukkan besarnya aspirasi masyarakat untuk mendukung. • Jika ada pemisahan antara pimpinan monarkhi dan pimpinan demokrasi, bisa jadi akan terdapat dualisme kepemimpinan (suryo kembar) yang nantinya akan memecah masyarakat sendiri. Atau pun bisa juga pemimpin di luar Sri Sultan dan Pakualam yang dipilih melalui pilkada akan kurang mempunyai legitimasi karena legitimasi Sultan dan Pakualaman sangat kuat. • Untuk itu semua, maka memang perlu UU Keistimewaan yang mengatur secara rinci terkait keistimewaan Yogyakarta. PENUTUP Pada dasarnya rakyat mempunyai pandangan bijak terkait pimpinan yang mereka pilih. Demikian dengan DIY, memang seharusnya cita-cita sebuah keistimewaan perlu terkonsep dengan jelas dan tuntas. Dalam sebuah undang-undang tentunya, mengingat UU No 32 tahun 2004 dikatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Semoga dalam proses perumusan ini semua Pemerintah dapat mendengar berbagai aspirasi, bukan menentukan secara sepihak tanpa pertimbangan sejarah, kultural, dan cita-cita bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Baskoro, Haryadi dan Sudomo Sunaryo. 2010. Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya Merunut Sejarah, Mencermati Perubahan, Menggagas masa depan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mahfud, MD. 2009. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Sumiyati, Sri Endang, dkk. 2001. Pelurusan Sejarah Serangan Oemoem 1 Maret 1949. Yogyakarta : Media Pressindo.

UUD 1945 (Teks asli) UUD 1945 (Amandemen)

http://politik.kompasiana.com/2010/12/17/inilah-isi-draft-ruuk-diy/

http://www.bpurwoko.staff.ugm.ac.id/2008/09/25/365/

http://metrotvnews.com/metromain/newscat/polkam/2010/12/17/37115/DPR D-Yogya-Tolak-Draf-RUUK-DIY

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: