Oleh :

Rani Yuanita 

  1. A.    Pemberontakan DI/TII
  2. 1.      Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dan Jawa Tengah

Pemberontakan DI/TII pimpinan Kartosuwiryo dimulai sejak tahun 1948 sebagai reaksi negatif atas persetujuan Renville, pasukan TNI harus ditarik dari daerah Jawa Barat yang terletak di belakang garis demarkasi van Mook. Ketentuan itu dilaksanakan pada bulan Februari, akan tetapi kira-kira empat ribu pasukan Hisbullah di bawah pimpinan Kartosuwiryo menolak untuk berhijrah. Bahkan pada bulan Maret 1948 mereka membentuk Darul Islam. Kartosuwiryo sebagai imam DI pada tanggal 7 Agustus 1949 menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) dan tentaranya disebut Tentara Islam Indonesia. [1]

Sesudah revolusi Pemerintah RI terus berusaha memadamkan pemberontakan itu, tetapi berbagai operasi dinilai terlalu insidentil, bersifat lokal dan rutin, tidak merupakan program yang sistematis. Operasi yang sistematis baru dijalankan pada tahun 1960 dengan operasi Pagar Betis yaitu pengepungan yang dilakukan kekuatan militer bersama rakyat oleh Kodam Siliwangi di bawah pimpinan Pangdam Ibrahim Aji. Operasi Pagar Betis tersebut menjadikan daerah kekuasaan DI-TII semakin lama semakin sempit sehingga akhirnya pada tanggal 2 Juni 1962 Kartosuwiryo dapat ditangkap oleh prajurit-prajurit Siliwangi di bawah pimpinan Letnan Suhanda, di Gunung Geber, Majalaya.[2]

Jawa tengah adalah tetangga terdekat Parahyangan yang merupakan pusat perlawanan DI/TII Kartosuwiryo terkena pengaruh juga. Di sana muncul gerakan Angkatan Umat Islam (AUI) di Kebumen dengan pimpinan Kyai Somolangu yang baru mulai memberontak pada bulan Mei 1950. Usia pemberontakan ini tak lama karena dipatahkan oleh pasukan Diponegoro pimpinan Letkol. A. Yani.[3]

  1. 2.      Pemberontakan DI/TII di Aceh

Salah satu kekuatan sosial politik yang besar di Aceh adalah PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) yang dipimpin oleh Tengku Daud Beureuh yang dizaman revolusi diangkat menjadi Gubernur Militer. Karena sumbangannya yang besar kepada Republik pada tahun 1949 daerah Aceh diberi status Daerah Istimewa. [4]

Pada tahun 1950, setelah NKRI terbentuk, daerah Aceh dimasukkan menjadi bagian provinsi Sumetra Utara. Ternyata kebijaksanaan demikian itu sangat mengecewakan PUSA. Setelah itu, Daud Beureuh memimpin pengikutnya melakukan perlawanan dengan kekerasan.[5]

September 1953, Daud Beureuh menyatakan Aceh menjadi bagian dari NII pimpinan Kartosuwiryo. Kabinet Ali Sastroamidjojo mengambil tindakan tegas dengan mengirimkan berbagai kesatuan militer dan polisi untuk mematahkan perlawanan Daud Beureuh. Tindakan tegas itu berhasil mencerai-beraikan kekuatan Daud Beureuh. Ia dan pengikutnya terpaksa bertahan dan baru tahun 1961 Daud Beureuh dan para pengikutnya menyambut baik uluran tangan pemerintah untuk kembali ke NKRI.[6]

  1. 3.      Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan

Setelah pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949, di Sulawesi Selatan terdapat 15 ribu gerilyawan yang berjasa dalam menegakkan Repubilk. Kolonel Kawilarang menghimpun mereka dalam Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS). Hanya sebagian dari KGSS yang dapat masuk menjadi TNI, lainnya dikembalikan ke masyarakat, sehingga senjata mereka harus diserahkan kepada TNI. Namun mereka bertambah kecewa karena Andi Aziz (bekas KNIL/musuh) diterima sebagai anggota TNI. Akibatnya muncul perselisihan antara KGSS dengan TNI.[7]

Untuk mendamaikan KGSS-TNI, pimpinan APRIS mengirim Letkol Kahar Muzakar ke Sulawesi Selatan. Kahar Muzakar setuju jika KGSS diusulkan menjadi Brigade TNI Hasanuddin, namun TNI menolak. Akibatnya Kahar Muzakkar bergabung dengan KGSS, bahkan diangkat menjadi panglima. Setelah itu, Kahar Muzakkar melarikan diri ke hutan dan diketahui bergabung dengan Kartosuwiryo.[8]

Setelah Kahar Muzakkar jelas-jelas bergabung dengan DI/TII, TNI segera mengirim pasukannya. Kahar Muzakkar yang terdesak, mundur ke Sulawesi Tenggara. Operasi militer tersebut akhirnya berhasill menemukan tempat persembunyian Kahar Muzakkar. Setelah terjadi pertempuran, Kahar Muzakkar tertembak mati pada tanggal 3 Februari 1965. [9]

  1. 4.      Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan

Pemimpin pemberontakan ini adalah Ibnu Hajar yang mulai memberontak pada pertengahan 1950. Daerah operasinya di Hulusungai, Martapura, Kandangan dan Kotabaru di pulau Laut. Gerakan Ibnu Hajar ini menamakan diri Kesatuan Rakyat Yang Tertindas (KRYT). Meskipun berbagai tokoh Kalimantan (termasuk Idham Chalid. Ketua PBNU) sudah merayunya untuk kembali ke pangkuan RI, namun tetap memberontak. [10]

Dalam menumpas pemberontakan tersebut, TNI menggunakan kesatuan-kesatuan di Kalimantan, misalnya kesatuan Lambung Mangkurat. Di sisi lain, Ibnu Hajar minta bantuan Kahar Muzakar dan Kartosuwiryo. Ibnu Hajar lalu diangkat menjadi Menteri Negara dalam NII. Akhirnya pasukan Ibnu Hajar dapat dipatahkan oleh TNI pada bulan Juli 1963. Maret 1965 Ibnu Hajar dijatuhi hukuman mati.[11]

 

  1. B.     Pemberontakan Separatisme
  2. 1.      PRRI di Sumatera

Latar belakang lahirnya gerakan separatisme di Sumatera adalah masalah ekonomi dan otonomi daerah. Namun dalam perkembangannya, gerakan tersebut bersifat politis sebab mereka membentuk pemerintahan sendiri yang disebut Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera sekitar tahun 1956. [12]

Ketegangan bermula ketika Ahmad Husein (salah satu dewan daerah PRRI) dalam rapat di Padang tanggal 10 Februari 1958 mengeluarkan ultimatum. Isi ultimatum tersebut antara lain[13]:

  1. Mendesak Kabinet Djuanda agar dalam waktu 5 x 14 jam menyerahkan mandatnya kepada Presiden atau Presiden mencabut mandat Kabinet Djuanda.
  2. Mendesak Presiden menugaskan Hatta dan Sri Sultan HB IX untuk membentuk zaken kabinet
  3. Meminta Presiden supaya kembali kepada kedudukannya sebagai presiden konstitusional

Ternyata ultimatum tersebut tidak dihiraukan oleh pemerintah pusat. Hal ini disambut oleh PRRI dengan menyatakan kemerdekaannya pada 15 Februari 1958. Pernyataan kemerdekaan itulah yang dinilai sebagai tindakan yang melanggar konstitusi dan merupakan pemberontakan. Oleh karena itu, pemerintah melakukan gerakan penumpasan PRRI yang membuat satu-persatu tokoh pemberontak menyerah atau ditangkap.[14]

  1. 2.      Permesta di Sulawesi

Sekelompok militer di Sulawesi membentuk gerakan yang disebut Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) pada tahun 1957. Gerakan ini terang-terangan bersifat separatisme, maka pemerintah pusat kemudian mengirimkan pasukan TNI guna menumpasnya.

Penumpasan gerakan Permesta dilakukan dengan suatu operasi yang disebut Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Handraningrat. Setelah beberapa tahun dilakukan pengejaran, akhirnya pemberontakan Permesta berakhir pula.[15]

 

  1. 3.      APRA di Bandung

Pada masa RIS, di daerah Pasundan terjadi pergolakan militer yang dilakukan bekas KNIL. Pergolakan tersebut terjadi pada Januari 1950 di Bandung yang dipimpin oleh Westerling. Westerling menggunakan kepercayaan rakyat Jawa akan datangnya Ratu Adil yang mampu mendatangkan kemakmuran. Westerling kemudian mengambil nama Ratu Adil itu untuk menyatakan kelompoknya sebagai Angkatan Perang Ratu Adil (APRA).[16]

Setelah dibentuk, APRA menuntut kepada pemerintah RIS agar mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. APRA juga menolak usaha-usaha untuk membubarkan negara Pasundan. Pemerintah RIS yang tidak bersedia memenuhi tuntutan mereka, tanggal 22 Januari 1950 APRA menyerang Bandung. Mereka membunuh anggota APRIS yang dijumpai. Pemerintah terpaksa menggunakan kekerasan untuk menumpasnya. Westerling lari ke negeri Belanda dan Bandung dapat diamankan kembali.[17]

Selain Bandung, gerakan APRA juga diarahkan ke Jakarta. Di sini Westerling mengadakan kerja sama dengan  Sultan Hamid II. Menurut rencananya gerombolan APRA akan menyerang gedung tempat diadakan sidang kabinet. Mereka akan menculik semua menteri. Berkat kesiagaan APRIS usaha APRA di Jakarta juga mengalami kegagalan.[18]

  1. 4.      Andi Aziz di Makassar

Pemberontakan Andi Aziz ini timbul karena KNIL tetap menghendaki Negara Indonesia Timur (NIT). Mereka menolak masuk dalam NKRI. Mereka pun menolak kedatangan pasukan APRIS untuk memulihkan keamanan di Sulawesi Selatan. Ketika itu, situasi Sulawesi Selatan dilanda konflik karena pro-kontra terhadap meleburnya NIT ke dalam NKRI.[19]

Pemberontakan Andi Aziz ditunjukkan dengan menawan Pejabat Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur, Letkol Ahmad Yunus Mokoginto beserta seluruh pembantunya. Menghadapi situasi ini, pada mulanya pemerintah pusat memanggil Andi Aziz untuk mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya. Namun Andi Aziz terlambat melapor, sehingga ia lalu ditangkap.[20]

  1. 5.      RMS di Maluku

Setelah NIT tidak dapat dipertahankan, maka Jaksa Agung NIT, Dr. Soumokil pada tanggal 25 April 1950 mendirikan negara sendiri di Maluku, yang disebut Republik Maluku Selatan (RMS).[21]

Persamaan antara pemberontakan-pemberontakan Westerling, Andi Aziz, serta usaha-usaha Soumoukil adalah ketidakpuasan mereka dengan terjadinya proses kembali ke negara kesatuan setelah KMB.[22]

Pada mulanya pemerintah pusat bersikap lunak dengan mengirimkan dr. Leimena ke Maluku. Tujuannya untuk merundingkan masalah RMS secara damai. Namun uluran damai ini ditolak oleh Soumokil. Akhirnya pemerintah mengirimkan tentara ke Maluku yang dipimpin oleh Kolonel Kawilarang. TNI terus meningkatkan serangannya sehingga RMS terdesak. Soumokil akhirnya tertangkap pada tanggal 2 Desember 1963, dan sisa-sia pengikutnya lari ke negeri Belanda.[23]

  1. 6.      Pemberontakan PKI Madiun

Pada bulan Agustus 1948 Muso, anggota PKI yang melarikan diri ke Rusia dari pemberontakan tahun 1926, kembali ke Yogyakarta. Atas anjuran Muso, PKI diperluas dengan membentuk Jalan Baru RI. Partai-partai dan organisasi sosial yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang dibentuk di Solo dan yang sehaluan dengan PKI diminta bergabung dengan PKI. PKI yang diperluas itu lalu menyusun politbiro.[24]

Dengan adanya gerakan PKI di Solo itu pemerintah mengirimkan pasukan Siliwangi. Masuknya tentara Siliwangi menyinggung Devisi IV sehingga berkobar pertempuran. Pertempuran semakin seru karena Devisi IV dibantu Pesindo dan Siliwangi dibantu Barisan Banteng yang pro Siliwangi. [25]

Sewaktu di Solo terjadi pergolakan, Pesindo dan Brigade 29 Madiun beraksi. Pada tanggal 18 September 1948 mereka melakukan kudeta di Madiun dan mendirikan pemerintahan Soviet di kota itu. Tindakan mereka disertai penahanan dan pembunuhan pejabat sipil dan militer yang dianggap menghambatnya.[26]

Pada saat kudeta di Madiun, Muso berada di Purwodadi. Ia tampak terkejut, namun terus ikut arus kudeta. Muso sadar kalau PKI sebenarnya belum siap. Pemerintah segera melakukan tindakan. Divisi Siliwangi menyerbu Devisi IV di Solo, sehingga pasukan pro PKI lari ke timur. Tiba-tiba pasukan Devisi VI Jawa Timur bergerak dari timur, akibatnya pada tanggal 30 September 1948 Madiun dapat dibebaskan. Para pemimpin PKI melarikan diri, namun Muso berhasil ditembak mati oleh pasukan Kapten Munandar di Ponorogo.[27]


[1] A. Kardiyat Wiharyanto. 2011. Sejarah Indonesia dari Proklamasi sampai Pemilu 2009. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, hlm. 104.

[2] Ibid. hlm 104-105.

[3] Ibid. hlm 105.

[4] Ibid. hlm 106.

[5] Ibid. hlm 106.

[6] Ibid. hlm 106.

[7] Ibid. hlm 107.

[8] Ibid. hlm 107.

[9] Ibid. hlm 108.

[10] Ibid. hlm 108.

[11] Ibid. hlm 108-109.

[12] Ibid. hlm 109.

[13] Ibid. hlm 109-110.

[14] Ibid. hlm 110-111.

[15] Ibid. hlm 111.

[16] Ibid. hlm 112.

[17] Ibid. hlm 112.

[18] Marwati Djoened Poesponegoro, dan Nugroho Notosusanto. 1993. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka, hlm 254.

[19] A. Kardiyat Wiharyanto. Op. Cit., hlm 112.

[20] A. Kardiyat Wiharyanto. Op. Cit., hlm 112-113.

[21] A. Kardiyat Wiharyanto. Op. Cit., hlm 113.

[22] Marwati Djoened Poesponegoro, dan Nugroho Notosusanto. Op. Cit., hlm 261.

[23] A. Kardiyat Wiharyanto. Op. Cit., hlm 113.

[24] A. Kardiyat Wiharyanto. Op. Cit., hlm 114.

[25] A. Kardiyat Wiharyanto. Op. Cit., hlm 114-115.

[26] A. Kardiyat Wiharyanto. Op. Cit., hlm 115.

[27]A. Kardiyat Wiharyanto. Op. Cit., hlm 115.

an>E�/ni���> A. Kardiyat Wiharyanto. Op. Cit., hlm. 205-206.

[19] Rosihan Anwar. 2004. Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia. Jakarta: Kompas, hlm. 29.

[20] Ibid., hlm. 45.

[21] A. Kardiyat Wiharyanto. Op. Ci.t, hlm. 208.

[22] Asvi Warman Adam. 2006. Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia. Yogyakarta: Ombak, hlm. 91.

[23] Presiden Amerika Serikat.

[24] Menteri Luar Negeri Amerika Serikat.

[25] Tono Suratman. 2002. Untuk Negaraku Sebuah Potret Perjuangan di Timor Timur. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 12.

[26] Melalui Perdana Menteri Gough Whitlam untuk mengirimkan tentara.

[27] Ibid., hlm 13.

[28] Syamsul Hadi, Andi Widjajanto. Op. Cit., hlm. 193.

[29] Asvi Warman Adam. Op. Cit., hlm. 90-91.

[30] Asvi Warman Adam. Op. Cit., hlm. 87.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: