Politik Daendels

oleh : Rani Yuanita

Tahun 1803 perang di Eropa berkecamuk, Perancis kembali mengguncang Eropa. Inggris yang lebih kuat di laut menjadi musuh utama Perancis yang lebih kuat di darat.[1]

Pada tahun 1804, Napoleon Bonaparte menjadi kaisar, sedangkan saudaranya, Louis (Lodewijk) Napoleon, menjadi Raja Belanda pada tahun 1806. Jajahan Belanda di Nusantara terancam direbut Inggris.[2] Dalam keadaan tersebut akhirnya, Herman Willem Daendels ditugaskan untuk mengatasinya.

Tugas Daendels dipusatkan pada pembangunan pertahanan Nusantara terhadap Inggris. Pembangunan yang mendesak tersebut membuat sepak terjang Daendels sarat dengan kebijakan yang otoriter. Hampir semua bidang kehidupan dijamah oleh Daendels, terlebih dalam bidang politik.

Dalam bidang politik ini, gebrakan Daendels sangat keras. Kekuasaan yang terpusat dicapai dengan menyusutkan wibawa pejabat tinggi baik gubernur Belanda maupun pembesar-pembesar bumiputra. Sebelumnya, gubernur bisa seenaknya mengangkat residen dan inspektur kopi kabupaten. Sebaliknya, terhadap atasannya di Batavia, gubernur sering tidak acuh, sedang di daerahnya ia bertingkah seperti raja yang berdaulat. Daendels mengakhiri semua itu dengan memaksa gubernur tunduk selalu kepada pemerintah di Batavia. Tidak lama kemudian jabatan gubernur ditiadakan sehingga residen dan inspektur diangkat langsung dari Batavia.[3]

Status raja-raja lokal (regent), yang selama VOC dianggap sebagai sekutu diturunkan menjadi pegawai biasa atau bawahan yang diangkat. Dengan turunnya martabat, hapus pula beberapa tanda kehormatan para raja, seperti payung dan kereta kebesaran. Dalam hubungan ini khusus dikeluarkan suatu ordonansi pada 25 Februari 1808. Hak mereka menggunakan tenaga rakyat dengan cuma-cuma dan atas hasil bumi mereka pun ditiadakan. Bahkan panjar pembelian kopi tidak boleh lagi lewat mereka.[4]

Daendels mengambil sebagian wilayah Yogyakarta dan Surakarta, sehingga para Bangsawan kehilangan sumber pendapatan.[5]

Dalam reformasi administrasi, semua wilayah Belanda sebelah timur Cirebon dibentuk satu propinsi. Dengan dekrit 18 Agustus 1808 provinsi itu dibagi ke dalam lima prefektorat dan 38 kabupaten. Semua pejabat menerima pangkat militer dan gaji memadai.[6]

Kebijakan-kebijakan tersebut tentunya berdampak pada aspek ekonomi, dimana Daendels membutuhkan banyak uang untuk pembiayaan. Hal tersebut membuat Daendels berkesimpulan bahwa tanam paksa harus diperluas bukan dikurangi.

Hasil dari tanam paksa yaitu kopi menumpuk di gudang-gudang Batavia karena blokade Inggris yang semakin ketat.  Upaya terakhir adalah dengan menjual tanah milik pemerintah.

Gubernur Jendral diktator itu tidak lupa bahwa alasan utama kehadirannya di Jawa adalah keadaan parah koloni itu. Untuk meningkatkan komunikasi, setelah Inggris sepenuhnya mengendalikan laut, jalan Anyer-Panarukan pun dibuat.[7]

Di selatan Weltevrenden, satu perkampungan berbenteng dibangun, yang akan menjadi pusat utama pertahanan jika Britania menyerbu. Daendels ternyata tidak diijinkan melaksanakan pertahanan itu karena pada tahun 1810 Napoleon memutuskan memanggil pulang Daendels.[8]


[1] Parakitri T. Simbolon. 2007. Menjadi Indonesia. Jakarta: Kompas, hlm 89.

[2] Ibid

[3] Ibid, hlm 92.

[4] Ibid, hlm 93.

[5] Ibid, hlm 94.

[6] Bernard H. M. Vlekke. 2008. Nusantara Sejarah Indonesia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, hlm 276.

[7] Ibid, hlm 283.

[8] Ibid

2 Komentar »

  1. Mita Said:

    Keren, materi sejarah nih..


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: